Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Perkuat Hubungan Internasional, Tim Diplomasi Jabar Segera Dibentuk
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Foto/SINDONews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membentuk tim diplomasi Jabar yang beranggotakan para diplomat atau mantan duta besar Republik Indonesia asal Jabar. Tim ini akan bertugas sebagai agen kerja sama dengan pihak luar negeri.
"Mereka akan menyambungkan pintu kerja sama luar negeri dan mengenalkan Jabar," ujar Ridwan Kamil di rumah dinasnya Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (19/3/2019).
Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengaku, sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respons positif. Mengenai nama dan jumlah anggotanya, kata Emil, saat ini masih dirumuskan.
"Saya sudah minta ke Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan responsnya baik. Jumlahnya Bu Menteri dan saya masih menghitungnya. Program itu pun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau Tim Diplomasi Jabar, kita belum putuskan," terang Emil.
Emil menginginkan program penguatan diplomasi Jabar dan tim yang dibentuknya itu akan ditarik masuk ke dalam sebuah sistem. Sehingga, tugas-tugas yang tidak dapat dipenuhi aparatur sipil negara (ASN) dapat diisi oleh para mantan diplomat tersebut. "Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan, jelas nama dan tugasnya," ujar Emil.
Lebih jauh Emil mengatakan, Pemprov Jabar tengah menerapkan sistem birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis, di mana pemerintah menjadi akselerator pembangunan, bukan operator. Sehingga, pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun bekerja sama dengan pihak lain melalui konsep pentahelix.
"Dengan birokrasi 3.0 ini, kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan, contohnya program Diplomasi Jabar ini atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP)," jelasnya.
Menurut Emil, sistem birokrasi 2.0 atau birokrasi performa, yaitu reward and punishment kini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi 2.0 masih menganggap urusan pembangunan adalah urusan birokrasi.
"Mereka akan menyambungkan pintu kerja sama luar negeri dan mengenalkan Jabar," ujar Ridwan Kamil di rumah dinasnya Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (19/3/2019).
Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengaku, sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respons positif. Mengenai nama dan jumlah anggotanya, kata Emil, saat ini masih dirumuskan.
"Saya sudah minta ke Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan responsnya baik. Jumlahnya Bu Menteri dan saya masih menghitungnya. Program itu pun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau Tim Diplomasi Jabar, kita belum putuskan," terang Emil.
Emil menginginkan program penguatan diplomasi Jabar dan tim yang dibentuknya itu akan ditarik masuk ke dalam sebuah sistem. Sehingga, tugas-tugas yang tidak dapat dipenuhi aparatur sipil negara (ASN) dapat diisi oleh para mantan diplomat tersebut. "Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan, jelas nama dan tugasnya," ujar Emil.
Lebih jauh Emil mengatakan, Pemprov Jabar tengah menerapkan sistem birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis, di mana pemerintah menjadi akselerator pembangunan, bukan operator. Sehingga, pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun bekerja sama dengan pihak lain melalui konsep pentahelix.
"Dengan birokrasi 3.0 ini, kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan, contohnya program Diplomasi Jabar ini atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP)," jelasnya.
Menurut Emil, sistem birokrasi 2.0 atau birokrasi performa, yaitu reward and punishment kini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi 2.0 masih menganggap urusan pembangunan adalah urusan birokrasi.
(awd)
Explore More