200 Ribu Pemudik Jabodetabek Pulang Kampung ke Jawa Barat

BANDUNG - Arus mudik memang tak bisa dibendung. Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mendata sebanyak 200 ribu orang perantau di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) telah pulang kampung halaman di Jawa Barat selama masa pandemi corona atau COVID-19.

"Jumlah tersebut merupakan yang terdata dari kabupaten/kota, belum ditambahkan yang belum terdata. Pendataan ini belum kami lakukan secara intens. Belum kami mulai saja sudah masuk data-data dari daerah. Total yang masuk hampir 200 ribu (pemudik)," kata Kepala Dishub Jabar Hery Antasari kepada wartawan di Polrestabes Bandung, Rabu (8/4/2020).

Menurut Hery, untuk sementara berdasarkan data yang sama, kebanyak pemudik pulang ke Kuningan, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Disusul wilayah Tasikmalaya serta Majalengka. Para pemudik di dua daerah ini datang secara terorganisir dengan jumlah sekitar tiga ribu orang. ”Tapi, di luar itu belum terdata," tutur Hery. (Baca : Mudik, 130 Santri Lirboyo Disambut Gugus Tugas Corona Karawang)

Dia mengemukakan, pendataan lebih lanjut segera dilaksanakan seiring dimulainya operasi Angkutan Lebaran 2020. "Kami harus bergerak cepat untuk mengantisipasi pemudik lebih banyak yang pulang kampung. Kami berpacu dengan waktu," ujar dia. (Baca : Gelombang Mudik Terjadi, DPRD Jabar Desak Tes Corona di Desa dan Kelurahan)

Sejauh ini, Dishub telah menerapkan protokol kesehatan di terminal. Seluruh perusahaan otobus sudah dikumpulkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan membersihkan bus serta memantau kesehatan karyawan.

"Menurut informasi dari temen-teman dari PO dan asosiasi, saat ini secara alamiah jumlah penumpang sudah menurun jauh, walaupun (angkutan antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi) tidak ada pembatasan. Penumpang sudah berkurang 70 persen. Jadi meski kami belum ada pembatasan (PSBB), tapi sudah dibatasi secara alami," ungkap Hery.

Menurut Hery, Dishub Jabar telah menyiapkan strategi jika PSBB diberlakukan termasuk pembatasan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Namun jika PSBB dilakukan untuk sektor pangan, bus AKAP dan AKDP tetap bisa melintas," pungkas Hery. agus warsudi