Disperkim Jabar Siapkan Ribuan Unit Apartemen Juara untuk MBR

Jum'at, 28 Februari 2020 - 23:01 WIB
Disperkim Jabar Siapkan Ribuan Unit Apartemen Juara untuk MBR
Kepala Disperkim Jabar Dicky Saromi memaparkan rencana pembangunan ribuan unit apartemen dalam kegiatan Coffee Morning di Kantor Disperkim Jabar, Jumat (28/2/2020). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat menyiapkan ribuan unit Apartemen Juara untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah layak huni sekaligus menekan angka backlog rumah tinggal di Jabar.

Apartemen Juara yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut akan dibangun tersebar di sejumlah wilayah di Jabar. Mengusung konsep bangunan vertikal, apartemen juara terbagi atas rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susuk milik (rusunami).

"Apartemen juara ini akan mendatangkan double keuntungan bagi para penghuninya," ungkap Kepala Disperkim Jabar, Dicky Saromi dalam kegiatan Coffee Morning di Kantor Disperkim Jabar, Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung, Jumat (28/2/2020).

Saat ini, Pemprov Jabar baru memiliki empat rusunawa yang berlokasi di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung; Ujung Berung, Kota Bandung; dan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Dalam waktu terdekat, lanjut Dicky, Disperkim Jabar akan membangun ribuan unit apartemen juara di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

"Kita akan bangun apartemen juara di lahan seluas 3,4 hektare milik Pemprov Jabar. Rencananya, ada empat tower yang akan dibangun dengan total 1.424 unit. Pembangunannya ditargetkan dimulai 2021 dan rampung dalam satu tahun," katanya.

Tidak hanya di Kota Bandung, ribuan unit apartemen lainnya juga akan dibangun di berbagai wilayah di Jabar. Di wilayah Cirebon-Patimban-Majalengka (Rebana), pihaknya akan membangun 119 tower di atas lahan seluas total 59,38 hektare.

Di kawasan Purwakarta-Cikampek akan dibangun 19 tower dengan luas lahan 9,67 hektare. Sementara di kawasan Pangandaran rencananya dibangun tiga tower di lahan seluas 1,28 hektare dan di Tasikmalaya sebanyak 29 tower di atas lahan seluas 14,55 hektar.

"Sementara di kawasan Metro Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) akan dibangun 91 tower bangunan dengan luas lahan 45,48 hektare," sebut Dicky.

Dicky menjelaskan, mengacu pada angka backlog rumah tinggal di Jabar yang mencapai 1,9 juta, saat ini, sekitar 5 juta jiwa masyarakat Jabar masih tinggal di rumah-rumah tidak layak huni. Pihaknya berkewajiban menyediakan rumah tinggal layak huni, agar angka backlog tersebut dapat ditekan dan tidak membesar.

Namun, lanjut Dicky, ketersediaan lahan untuk membangun rumah layak huni tersebut kini semakin terbatas. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jabar, dari total luas Provinsi Jabar yang mencapai 3,5 juta hektare, 658.234 hektare di antaranya diperuntukkan untuk perumahan.

"Tetapi, dari total luas lahan untuk perumahan tersebut, 504.231 hektare di antaranya sudah eksisting digunakan, sehingga lahan yang tersisa hanya sekitar 154.000 hektare saja," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Dicky, konsep bangunan vertikal dipilih untuk menyiasati keterbatasan lahan tersebut. Apalagi, nenurutnya, bangunan vertikal mendatangkan keuntungan ganda dibandingkan rumah tapak. Selain pembangunannya lebih efisien, pengelolaannya pun lebih mudah, sehingga biaya operasional dapat ditekan.

"Kenapa kami bersemangat membangun vertikal? karena perumahan vertikal akan memberikan satu double keuntungan dibandingkan horizontal. Efisiensi tercapai, pengeluaran tidak terlalu besar," katanya.

"Terlebih, faktanya, pembangunan rumah tapak kerap tidak mengacu pada base infrastructure, mereka tidak memikirkan jalan, air bersih, sampah, dan sebagainya," sambung Dicky.

Pembangunan yang lebih efisien dan biaya pengelolaan yang terjangkau tersebut tentu berimplikasi positif terhadap kemampuan MBR terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Bahkan, kata Dicky, dengan menempati apartemen juara, MBR dapat menabung sebagian penghasilannya, sehingga dapat hidup sejahtera.

"Biaya sewa untuk rusunawa itu hanya Rp200.000-300.000 per bulan. Dengan UMK Kota Bandung yang besarnya Rp3,2 juta, mereka bisa saving sekitar Rp1 juta sebulan setelah dikurangi biaya makan dan lain-lain," katanya.

Sementara untuk rusunami, masyarakat bisa memilikinya lewat mekanisme fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan nilai kredit yang terjangkau dan suku bunga flat selama 20 tahun. "Cicilannya sekitar Rp800.000-an dengan suku bunga flat sekitar 5 persen," sebutnya.

Selain biaya yang terjangkau, apartemen juara yang dibangun pihaknya berada di daerah-daerah strategis, sehingga dapat memangkas biaya transportasi.

Selain itu, para penghuni rusunawa dan rusunami pun bakal mendapatkan pelatihan keterampilan, seperti keterampilan menjahit dan kuliner yang dapat menambah penghasilan keluarga.

"Berbagai keuntungan itulah yang akan kami jual sebagai daya tarik untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap tinggal di rumah tapak lebih baik dibandingkan rumah susun," tandasnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.1850 seconds (0.1#10.140)