BPWC Kejar Target Tertibkan KJA di Waduk Cirata hingga 2023
Rabu, 03 Oktober 2018 - 14:07 WIB
Ribuan KJA di perairan Waduk Cirata yang berada di wilayah KBB akan terus ditertibkan secara berkala hingga tahun 2023 hingga mencapai batas minimum KJA yang diperbolehkan yakni hanya sebanyak 12.000. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) terus konsisten menertibkan keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di Waduk Cirata. Selama tiga bulan penertiban dilakukan, tercatat ada 7.100 petak KJA yang dibersihkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Purwakarta, dan Cianjur.
"Penertiban ini akan terus dilakukan hingga 2023 hingga KJA di Cirata bersih," kata Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata, Wawan Darmawan, Rabu (3/10/2018).
Dia menegaskan, Surat Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2002 terkait Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk masih diberlakukan. Jadi, di perairan Waduk Cirata masih dibolehkan terdapat KJA namun jumlahnya dibatasi hanya 12.000 petak. Tujuan pembatasan ini agar keberadaan KJA tidak mencemari kadar air.
Jumlah 7.100 KJA yang telah ditertibkan tentu akan terus bertambah. Namun, ketika musim hujan upaya penertiban tersebut akan sedikit mengalami kendala. Dirinya berharap sampai akhir tahun ini penertiban KJA dapat sesuai dengan target, yaitu sekitar 11.000 petak.
"Kami konsisten dan tidak berhenti, karena program ini sudah digulirkan. Oleh sebab itu semua stakeholder harus mendukung," ujarnya.
Menurutnya, pengurangan 7.100 petak KJA dari total 98.400 petak KJA yang ada di seluruh perairan Waduk Cirata masihlah kecil. Dampak lingkungannya pun masih belum terasa signifikan. Sebelumnya, pada 2016 jumlah KJA 77.000 petak, meskipun izin sudah tidak ada sejak November 2014. Tapi, ternyata KJA terus bertambah sehingga pada tahun 2018 KJA mencapai 98.000 petak.
"Setelah KJA itu dibersihkan, orang mulai berpikir bagaimana alih usahanya. Itulah makanya kami ingin pemda bisa lebih aktif dalam mendorong alih usaha para petani ikan di Cirata," pungkasnya.
"Penertiban ini akan terus dilakukan hingga 2023 hingga KJA di Cirata bersih," kata Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata, Wawan Darmawan, Rabu (3/10/2018).
Dia menegaskan, Surat Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2002 terkait Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk masih diberlakukan. Jadi, di perairan Waduk Cirata masih dibolehkan terdapat KJA namun jumlahnya dibatasi hanya 12.000 petak. Tujuan pembatasan ini agar keberadaan KJA tidak mencemari kadar air.
Jumlah 7.100 KJA yang telah ditertibkan tentu akan terus bertambah. Namun, ketika musim hujan upaya penertiban tersebut akan sedikit mengalami kendala. Dirinya berharap sampai akhir tahun ini penertiban KJA dapat sesuai dengan target, yaitu sekitar 11.000 petak.
"Kami konsisten dan tidak berhenti, karena program ini sudah digulirkan. Oleh sebab itu semua stakeholder harus mendukung," ujarnya.
Menurutnya, pengurangan 7.100 petak KJA dari total 98.400 petak KJA yang ada di seluruh perairan Waduk Cirata masihlah kecil. Dampak lingkungannya pun masih belum terasa signifikan. Sebelumnya, pada 2016 jumlah KJA 77.000 petak, meskipun izin sudah tidak ada sejak November 2014. Tapi, ternyata KJA terus bertambah sehingga pada tahun 2018 KJA mencapai 98.000 petak.
"Setelah KJA itu dibersihkan, orang mulai berpikir bagaimana alih usahanya. Itulah makanya kami ingin pemda bisa lebih aktif dalam mendorong alih usaha para petani ikan di Cirata," pungkasnya.
(zik)
