Bangun SDM Andal, Pemerintah Tingkatkan Mutu Pendidikan Vokasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan pentingnya sekolah vokasional untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang andal, terampil, dan siap kerja guna menghadapi tantangan di masa depan.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Pereira mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Jokowi itu tepat untuk menghadapi kompetisi global.

Menurut Andreas, SDM Indonesia harus kompetitif dan produktif dalam dunia kerja, salah satunya melalui peningkatan mutu pendidikan vokasi.

"Ini juga akan mendorong Indoensia keluar dari middle income trap country menuju developed country. Kalau bicara produktivitas nasional, salah satu langkahnya adalah pendidikan vokasional," kata legislator yang membidangi pendidikan itu kepada wartawan, Selasa (24/12/2019).

Andreas mengemukakan, pendidikan vokasional akan melahirkan tenaga kerja trampil yang inovatif dan siap kerja. Apalagi, menurutnya, Indonesia akan juga akan mengalami bonus demografi.

"Kita sedang dan akan mengalami bonus demografi di mana generasi milenial usia kerja kita mencapai hampir 40 persen dari total penduduk Indonesia," ujar Andreas.

"Mereka (generasi milenial) ini harus disiapkan menjadi tenaga kerja produktif. Kalau tidak, akan terjadi pengangguran besar-besaran yang akan menyebabkan bencana untuk bangsa ini," tutur dia.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahardian mengatakan, Jokowi di periode kedua ini lebih fokus pada pengembangan SDM di samping yang lainnya.

Jokowi, kata Trubus, ingin Indonesia memiliki SDM terutama generasi muda kompetitif dalam rangka memasuki era revolusi industru 4.0 dan society 4.0.

"Karena itu pengembangan SDM lebih menekankan profesional, aspek inovasi, vokasi, dan jaringan serta pembangunan kapasitas atau capacity building, karena arahnya Indonesia Emas 2045. Jadi hampir semua SDM diarahkan ke sana," kata Trubus.

Yang dilakukan Jokowi, kata Trubus, sebenarnya bukan hal baru selama terkait pembangunan SDM. Hanya saja, apa yang disampaikan Jokowi berusaha menjauhi jargon, tetapi lebih bersifat praktik.

"Jadi praktik-praktik profesional itu misalnya seseorang diberi pelatihan-pelatihan, penambahan skill. Salah satu unsurnya dia meluncurkan tiga kartu itu. Katu Prakerja," ujar dia.

Trubus menuturkan, Kartu Prakerja itu diharapkan memberi bekal kepada calon pencari kerja fresh graduate untuk memperoleh pekerjaan dengan menambah skill dan keterampilan melalui pendidikan latihan dan yang lainnya.

"Itu dianggap oleh Pak Jokowi sebagai langkah paling strategis untuk percepatan pengembangan SDM," tutur Trubus.

Meski begitu, dari sisi kebijakan publik, Trubus tidak setuju sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan Jokowi. Karena, untuk mencapai SDM profesional, butuh proses.

"Jadi ada input, proses, sampai output. Nah prosesnya ini kan harus bertahap. Jadi tidak bisa manusia itu seperti yang dibayangkan Pak Presiden seperti AI, artificial intelligence. Jadi semuanya tidak bisa instan atau cepat seperti itu. Memang di negara-negara lain seperti Korea Selatan, layanan publik atau birokrasi bisa cepat karena adanya artificial intelligence. Pertanyaannya, apakah di Indonesia bisa?" pungkas Trubus.