Hotspot di Kalteng dan Sumsel Meningkat Lagi

Minggu, 02 November 2014 - 14:58 WIB
Hotspot di Kalteng dan Sumsel Meningkat Lagi
Hotspot di Kalteng dan Sumsel Meningkat Lagi
A A A
PALEMBANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah hotspot (titik api) di wilayah Kalteng dan Sumsel meningkat lagi.

Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada Minggu (2/11/2014) pukul 05.00 WIB hotspot di Kalteng 1.225, Sumsel 344, Kalbar 203, Kaltim 32, dan Lampung 20.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Palembang, jarak pandang 400 meter pada pukul 06.00 WIB dan 800 meter pada pukul 08.00 WIB.

Dari 344 hotspot di Sumsel, kata Sutopo, terkonsentrasi di OKI 320. Artinya 93% berada di OKI. Sudah sejak 2 bulan, OKI adalah sumber kebakaran di Sumsel yang menyuplai asap ke Palembang hingga ke Jambi dan Riau.

Sementara di Kalteng, dari 1.225 hotspot tersebar di Kotawaringin Timur 276, Seruyan 273, Pulang Pisau 232, Kotawaringin Barat 125, Katingan 123, dan daerah lainnya.

"Sebanyak 99% penyebab kebakaran hutan adalah disengaja. Bahkan hutan pun juga dibakar, seperti di Suaka Margasatwa, Padang Sugihan Sumsel ada 11 hotspot, dan Taman Nasional Tanjung Putting Kalteng 1 hotspot. Modusnya adalah alasan ekonomi karena pembakaran lebih murah, " kata Sutopo dalam rilis yang dikirimkan ke Sindonews, Minggu (2/11/2014)

Upaya pemadaman, lanjut Sutopo, akan terus menerus dilakukan BNPB. Caranya dengan memperkuat Pemda dengan mengerahkan helikopter, pesawat dan modifikasi cuaca.

Di Sumsel ada 4 pesawat dan heli untuk pemboman air yaitu Bolco, MI-8, Kamov, Sirkorsky dan Air Tractor. Pesawat Casa 212 digunakan untuk modifikasi cuaca.

Total 10.032 sorti penerbangan sudah dilakukan untuk menjatuhkan air 24,4 juta liter guna memadamkan api. Modifikasi cuaca sudah menebarkan 67 ton garam ke awan.

Hal serupa juga dilakukan di Kalteng, Riau, dan Kalbar. Namun, timpal Sutopo, pembakaran di darat masih terus dilakukan.

Karena itu, kata dia, Upaya penegakan hukum harus lebih ditingkatkan untuk memberikan efek jera. "Gubernur, bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab utama penyelenggaran penanggulangan bencana di daerahnya harus dapat melakukan pencegahan, " ujar Sutopo.
(sms)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5783 seconds (0.1#10.140)