Pintar bikin anak, tak mahir kerja di pabrik

Sindonews.com - Tidak adanya keahlian dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Karawang, mengakibatkan kalahnya warga asli dengan tenaga kerja dari luar daerah dalam persaingan kerja.

Alhasil, laju pertumbuhan penduduk Karawang meningkat sangat tajam. Hal ini masih ditambah dengan banyaknya warga di luar daerah itu yang bekerja dan berpindah rumah, di kawasan pabrik.

Terkena dampak langsung persaingan kerja, warga asli Karawang lebih memilih memproduksi anak. Hal itu tercatat dari jumlah kelahiran bayi yang sangat tinggi di wilayah ini.

"Pemicu tingginya pendatang ke Karawang, adalah ketidaksiapan warga asli dalam bersaing untuk memperoleh pekerjaan. Banyak perusahaan yang lebih senang merekrut tenaga dari luar daerah, karena etos kerja mereka lebih bagus," ujar Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Jajat Kusnadi, kepada wartawan, Sabtu (31/8/2013).

Ditambahkan dia, sebenarnya pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dapur warga asli Karawang. Diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.1 tahun 2011 tentang Pengaturan Porsi Penerimaan Tenaga Kerja.

"Dalam Perda tersebut, setiap perusahaan wajib memprioritaskan warga Karawang dalam rekrutmen tanaga kerjanya. Porsinya adalah 60 persen untuk warga Karawang, dan 40 persen bagi warga pendatang," jelasnya.

Kendati bagus, upaya pemerintah dirasa masih sangat kurang. Sebab, tidak menyediakan dan menggiatkan pelatihan-pelatihan kerja kepada warganya. Sehingga, saat ada persaingan bebas dengan tenaga kerja daerah lain, mereka menjadi kurang siap dan kalah bersaing.

"Kenyataanya masih banyak tenaga kerja asal Karawang yang kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga posisi yang dibutuhkan perusahaan diisi oleh warga dari luar daerah," akunya.

Sayangnya, langkah untuk menekan LPP Karawang, pemerintah daerah mengambil kebijakan kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu dimaksudkan untuk mengendalikan kelahiran bayi, dan penertiban administrasi kependudukan.

"BKKBN harus mengoptimalkan pengendalian kelahiran bayi. Sementara Disnakertrans harus merealisasikan Perda No.1/2011 secara ketat. Kami juga akan menyusun regulasi tentang administrasi kependudukan yang ketat," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karawang Eka Sanatha mengatakan, berdirinya pabrik di Karawang menjadi magnet tersendiri bagi warga pendatang untuk mencari kerja di kawasan itu. Banyak perusahaan yang merekrut pekerja dari luar daerah dibanding pekerja lokal yang rendah kualitasnya.

"Berdasarkan data, pada tahun 2012, warga pendatang yang tercatat mencapai 19.051 orang. Sementara angka kelahiran bayi tercatat 55.107 jiwa. Jika diakumulasikan, LPP Kabupaten Karawang menembus angka 74.158 orang pertahun atau mengalami peningkatan 3,8 persen," bebernya.

Dia melanjutkan, berdirinya pabrik di Kabupaten Karawang, menjadi daya tarik bagi pencari kerja untuk berbondong-bondong menetap dan tinggal di kawasan ini. Banyaknya pabrik dan angkatan kerja di kawasan ini, telah membuat Kerawang menjadi daerah industri besar di Asia Tenggara.

"Mereka yang datang ke Karawang tujuannya sudah pasti bekerja di pabrik. Sementara mereka yang datang ke wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi, bisa menjadi pemulung, pedagang asongan, atau mungkin pengemis," pungkasnya.