Wagub Mawardi Yahya Hadiri Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel
Jum'at, 10 Juli 2020 - 19:49 WIB
loading...
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel
A
A
A
PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Pertanggung jawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (10/7/2020).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan Muchendi Mahzareki dari Partai Demokrat. Dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan mewakili Gubernur Sumatera Selatan.
Secara umum pandangan umum semua Fraksi bependapat dan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan keenam kalinya yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Fraksi Golkar sampaikan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran, perlu memperhatikan para guru honorer. “Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi jjva dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik,” jelas juru bicara fraksi Golkar
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan Muchendi Mahzareki dari Partai Demokrat. Dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan mewakili Gubernur Sumatera Selatan.
Secara umum pandangan umum semua Fraksi bependapat dan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan keenam kalinya yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Fraksi Golkar sampaikan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran, perlu memperhatikan para guru honorer. “Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi jjva dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik,” jelas juru bicara fraksi Golkar
Lihat Juga :
