Cegah Korupsi, Pemprov DKI Berkolaborasi dengan KPK
Kamis, 15 Desember 2022 - 14:26 WIB
loading...
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan saat Pemprov DKI berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan Balai Kota DKI. Foto: MPI/Bachtiar Rojab
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Komitmen ini menjadi acuan bersama dalam mengoptimalkan gerakan antikorupsi .
Demikian disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebab, kata dia, perlu adanya menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI. Baca juga: Gandeng KPK, Pemprov DKI Bentuk Komisi Advokasi Daerah Anti Korupsi
"Mudah-mudahan melalui inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).
Lebih lanjut, Heru menuturkan, capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00.
“Perolehan ini menempatkan Pemprov DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi untuk seluruh area intervensi,” imbuhnya.
Heru mengklaim, keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen perbaikan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi.
2. Penguatan tata kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis kompetensi.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan.
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan pelayanan perizinan melalui integrasi sistem dan penguatan pelayanan di mall pelayanan publik.
6. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi dan penerapan transaksi nontunai.
7. Penerapan manajemen risiko dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).
8. Optimalisasi dan pengamanan aset daerah.
Heru juga menginstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama BUMD agar selalu berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan seluruh program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Itjen Kemendagri, BPKP, Kejaksaan Tinggi, KPK RI serta berbagai pihak yang telah membantu dan mengawal untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Dia berharap, kinierja anak buahnya ke depan terus meningkat dan lebih baik lagi. Karena dengan demikian, kata dia, layanan masyarakat akan terus membaik. Baca juga: KPK Sebut Potensi Korupsi ASN di Pemprov DKI dari Anggaran Ini
"Kami berharap dapat terus dibimbing dan didampingi agar kualitas pengelolaan keuangan dan layanan publik dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Demikian disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebab, kata dia, perlu adanya menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI. Baca juga: Gandeng KPK, Pemprov DKI Bentuk Komisi Advokasi Daerah Anti Korupsi
"Mudah-mudahan melalui inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).
Lebih lanjut, Heru menuturkan, capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00.
“Perolehan ini menempatkan Pemprov DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi untuk seluruh area intervensi,” imbuhnya.
Heru mengklaim, keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen perbaikan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi.
2. Penguatan tata kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis kompetensi.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan.
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan pelayanan perizinan melalui integrasi sistem dan penguatan pelayanan di mall pelayanan publik.
6. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi dan penerapan transaksi nontunai.
7. Penerapan manajemen risiko dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).
8. Optimalisasi dan pengamanan aset daerah.
Heru juga menginstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama BUMD agar selalu berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan seluruh program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Itjen Kemendagri, BPKP, Kejaksaan Tinggi, KPK RI serta berbagai pihak yang telah membantu dan mengawal untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Dia berharap, kinierja anak buahnya ke depan terus meningkat dan lebih baik lagi. Karena dengan demikian, kata dia, layanan masyarakat akan terus membaik. Baca juga: KPK Sebut Potensi Korupsi ASN di Pemprov DKI dari Anggaran Ini
"Kami berharap dapat terus dibimbing dan didampingi agar kualitas pengelolaan keuangan dan layanan publik dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
