Di Depan Menteri Budi Karya, Gubernur Lapor Progres Proyek Kereta Api
Jum'at, 10 Juli 2020 - 10:34 WIB
loading...
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah. Foto : SINDOnews/Doc
A
A
A
MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan menghadiri video conference (vicom) terkait Perkeretaapian Jalur Kereta Api Makassar-Parepare, Jumat (10/07/2020). Vicom ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani serta stakeholder terkait, danmembahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare.
"Kita dan teman-teman yang di Sulsel sudah bekerja secara maksimal Pak Meneteri, dan upaya-upaya yang telah kami lakukan juga telah kami laporkan pada pertemuan Pak Menteri di Jakarta pada 29 Juni 2020 yang lalu. Kami sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan," tukas gubernur saat melaporkan ke menteri Budi Karya.
Nurdin memberikan gambaraan bahwa di Kabupaten Pangkep sendiri telah dilakukan musyawarah, warga yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi dan diserahkan ke pengadilan. Namun yang menjadi masalah adalah persoalan anggaran. "Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian," sebut Nurdin Abdullah. Baca : Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Pangkep Ditarget Rampung 2 Bulan
Gubernur juga menyebutkan jika pihaknya terus berupaya secara bersama-sama menyelesaikan hal yang menjadi hambatan perkeretaapian. Ia mengapresiasi Menteri Perhubungan yang juga terus memberikan atensi terhadap percepatan penyelesaian perkeretaapian dan pembebasan tanah di Sulsel. "Saya yakin dengan tim work kita di Sulsel akan mendukung penuh, kami tidak menyelesaikan secara sendiri tetapi secara bersama," ujarnya.
Adapaun terkait progress pendanaan lahan dengan alokasi Rp1,150 triliun, tagihan Rp129,63 miliar dan realisasi Rp81,91 miliar. Realisasi pembayaran dengan jumlah 494 bidang, dengan jumlah bidang di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang dengan nilai nominal Rp 81,9 miliar.
"Kita dan teman-teman yang di Sulsel sudah bekerja secara maksimal Pak Meneteri, dan upaya-upaya yang telah kami lakukan juga telah kami laporkan pada pertemuan Pak Menteri di Jakarta pada 29 Juni 2020 yang lalu. Kami sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan," tukas gubernur saat melaporkan ke menteri Budi Karya.
Nurdin memberikan gambaraan bahwa di Kabupaten Pangkep sendiri telah dilakukan musyawarah, warga yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi dan diserahkan ke pengadilan. Namun yang menjadi masalah adalah persoalan anggaran. "Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian," sebut Nurdin Abdullah. Baca : Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Pangkep Ditarget Rampung 2 Bulan
Gubernur juga menyebutkan jika pihaknya terus berupaya secara bersama-sama menyelesaikan hal yang menjadi hambatan perkeretaapian. Ia mengapresiasi Menteri Perhubungan yang juga terus memberikan atensi terhadap percepatan penyelesaian perkeretaapian dan pembebasan tanah di Sulsel. "Saya yakin dengan tim work kita di Sulsel akan mendukung penuh, kami tidak menyelesaikan secara sendiri tetapi secara bersama," ujarnya.
Adapaun terkait progress pendanaan lahan dengan alokasi Rp1,150 triliun, tagihan Rp129,63 miliar dan realisasi Rp81,91 miliar. Realisasi pembayaran dengan jumlah 494 bidang, dengan jumlah bidang di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang dengan nilai nominal Rp 81,9 miliar.
Lihat Juga :
