Pemkot Tambah Anggaran Pilkada KPU Makassar Rp6,2 Miliar
Kamis, 09 Juli 2020 - 14:43 WIB
loading...
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin saat bertemu jajaran KPU Kota Makassar dalam rangka penandatanganan NPHD. Foto: Dokumen KPU Makassar
A
A
A
MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menggelar penandatanganan addendum (perubahan) naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemkot Makassar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Balai Kota Makassar, Kamis (9/7/2020).
Dalam penandatanganan tersebut, mantan Plt Kepala Bappeda Sulsel ini menyetujui usulan penambahan anggaran KPU Makassar sebesar Rp6,2 miliar untuk penyelenggaraan pilkada. Sebelumnya anggaran yang disetujui sebesar Rp78 miliar.
Baca juga: KPU Makassar Butuh Tambahan Rp6,8 M Selenggarakan Pilkada di Tengah Pandemi
Rudy berharap, dengan anggaran tersebut, KPU Makassar bisa menjalankan programnya sacara profesional dengan transparan. Ia juga meminta, seluruh jajaran KPU Makassar tetap menerapkan dan memperhatikan standar kesehatan COVID-19.
"Harapan proses demokrasi ini bisa berjalan secara lancar akuntabel, dan akhirnya tepilihlah pemimpin yang betul-betul kredibel yang bisa membangun Kota Makassar," jelasnya.
Baca juga: Dewan Makassar Respons Positif Usulan Penghapusan Debat Publik di Pilwalkot
Sementara itu, Komisioner KPU Makassar , Endang Sari mengapresiasi dukungan yang diberikan Pj Wali Kota. Hal itu menunjukan keseriusan Pemkot Makassar menjalan pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 mendatang.
"Penambahan anggaran ini untuk memenuhi dua variabel, pertama penambahan honor tenaga adhoc sesuai surat perintah Kementerian Keuangan, dan dengan adanya aturan COVID-19 jadi kita tambah TPS menjadi 500 pemilih per-TPS," pungkasnya.
Dalam penandatanganan tersebut, mantan Plt Kepala Bappeda Sulsel ini menyetujui usulan penambahan anggaran KPU Makassar sebesar Rp6,2 miliar untuk penyelenggaraan pilkada. Sebelumnya anggaran yang disetujui sebesar Rp78 miliar.
Baca juga: KPU Makassar Butuh Tambahan Rp6,8 M Selenggarakan Pilkada di Tengah Pandemi
Rudy berharap, dengan anggaran tersebut, KPU Makassar bisa menjalankan programnya sacara profesional dengan transparan. Ia juga meminta, seluruh jajaran KPU Makassar tetap menerapkan dan memperhatikan standar kesehatan COVID-19.
"Harapan proses demokrasi ini bisa berjalan secara lancar akuntabel, dan akhirnya tepilihlah pemimpin yang betul-betul kredibel yang bisa membangun Kota Makassar," jelasnya.
Baca juga: Dewan Makassar Respons Positif Usulan Penghapusan Debat Publik di Pilwalkot
Sementara itu, Komisioner KPU Makassar , Endang Sari mengapresiasi dukungan yang diberikan Pj Wali Kota. Hal itu menunjukan keseriusan Pemkot Makassar menjalan pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 mendatang.
"Penambahan anggaran ini untuk memenuhi dua variabel, pertama penambahan honor tenaga adhoc sesuai surat perintah Kementerian Keuangan, dan dengan adanya aturan COVID-19 jadi kita tambah TPS menjadi 500 pemilih per-TPS," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
