Mendagri Beri Arahan Rapat Persiapan Pilkada Serentak di Sulsel
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:33 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, Sulsel pada Rabu (8/7/2020). Menteri Tito mengatakan kehadirannya dalam rangka tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
“Kita punya agenda besar, yaitu Pilkada dan ini amanat Undang-undang,” kata Menteri Tito.
Ia menjelaskan Pilkada Serentak itu sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Awalnya di mulai tahun 2019, dilakukan perencanaan telah sampai lima tahapan, di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi COVID-19.
“KPU kemudian menghentikan tahap ke lima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik dan pelantikan ad-hock,” terang Tito.
Baca Juga: Penyelenggaraan Pilkada 2020 Akan Jadi Pertaruhan Besar
Selain itu, Tito menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi COVID-19 setelah China, Negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi.
“Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan telah hadir 12 kepala daerah, kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.
“Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga membackup KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test,” kata Gubernur Nurdin.
Baca Juga: Usul Tambahan Anggaran Rp6,8 M, KPU Makassar Diminta Realistis
Dari 12 kabupaten kota, ia kemudian mengumpulkan kepala daerah menyatukan pandang untuk memutus mata rantai COVID-19. Termasuk gerakan dalam menjaga wilayah masing-masing.
“Jika Makassar selesai COVID-19, maka 80 persen permasalahan COVID-19 selesai. Sebab Makassar merupakan episentrum penyebaran,” bebernya.
Pilkada diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan handsanitizer.
“Sulsel kami harapkan penyelenggaraan Pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau,” tandasnya.
“Kita punya agenda besar, yaitu Pilkada dan ini amanat Undang-undang,” kata Menteri Tito.
Ia menjelaskan Pilkada Serentak itu sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Awalnya di mulai tahun 2019, dilakukan perencanaan telah sampai lima tahapan, di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi COVID-19.
“KPU kemudian menghentikan tahap ke lima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik dan pelantikan ad-hock,” terang Tito.
Baca Juga: Penyelenggaraan Pilkada 2020 Akan Jadi Pertaruhan Besar
Selain itu, Tito menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi COVID-19 setelah China, Negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi.
“Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan telah hadir 12 kepala daerah, kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.
“Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga membackup KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test,” kata Gubernur Nurdin.
Baca Juga: Usul Tambahan Anggaran Rp6,8 M, KPU Makassar Diminta Realistis
Dari 12 kabupaten kota, ia kemudian mengumpulkan kepala daerah menyatukan pandang untuk memutus mata rantai COVID-19. Termasuk gerakan dalam menjaga wilayah masing-masing.
“Jika Makassar selesai COVID-19, maka 80 persen permasalahan COVID-19 selesai. Sebab Makassar merupakan episentrum penyebaran,” bebernya.
Pilkada diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan handsanitizer.
“Sulsel kami harapkan penyelenggaraan Pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau,” tandasnya.
(tri)
Lihat Juga :
