Pembangunan Jatim Fokus Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

SURABAYA - Pemprov Jatim menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2021 secara virtual. Musrenbang dilakukan melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4/2020).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pandemi Covid-19 di Jatim memerlukan perhatian yang cukup serius. Sebab menimbulkan korban jiwa, material dan berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi. Yakni fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jatim,” kata Khofifah.

Sektor yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi. Terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur serta penurunan aliran modal.

“Melihat dampak tersebut, kami berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi,” ujar Khofifah.

Diantaranya, lanjut dia, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (social safety net). “APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Adapun prioritas pembangunan Jatim tahun 2021 terbagi dalam beberapa prioritas. Pertama, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI). Keempat, meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Kelima, peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan. Keenam yaitu peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim. “Prioritas ketujuh, peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur,” pungkas Khofifah.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mendukung rencana perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 oleh pemerintah pusat ke daerah. Yakni mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwista, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional. “Jatim ini buffer stock (penyangga) bahan pokok di nasional,” katanya.

Politisi asal Fraksi PKB ini, menambahkan harus diperhatikan juga permasalahan sosial. Menurutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan ekonomi menyebabkan naiknya kriminalitas. “Tren naiknya persoalan rumah tangga, Termasuk kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi karena kelamaan di rumah,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui video conference meminta penyusunan RKPD di setiap daerah, mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Disamping itu tetap mengacu pada Lima Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira rencana program pembangunan ke depan untuk tahun 2021 sudah cukup baik. Namun kita mendapatkan musibah, Covid-19. Setelah Covid-19, rencana kerja pusat tahun 2021 temanya pun berubah (menjadi) ‘Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwista, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional’,” ujarnya.