Bupati Anas Usul Penentu Seleksi Kartu Prakerja Diserahkan ke Gubernur
Senin, 27 April 2020 - 21:06 WIB
loading...
A
A
A
Anas mencontohkan, Jawa Timur misalnya yang mendapat kuota sekian ratus ribu Kartu Prakerja, tinggal diserahkan ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengatur distribusinya ke 38 kabupaten/kota di provinsi tersebut secara proporsional.
"Dengan diserahkan ke gubernur, sekaligus juga bisa membantu pemerintah pusat untuk lebih menyederhanakan sistem seleksi," terangnya.
Ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini mencontohkan pengalaman Banyuwangi di gelombang pertama Kartu Prakerja. Dia mendapat laporan ada peserta yang lolos tapi belum sesuai kriteria yang ditetapkan. Karena situasi dinamis di lapangan kan tidak terbaca di teknologi.
"Bagi daerah, dengan diserahkan ke gubernur, pendataan penerima bantuan sosial juga lebih cepat dilakukan," urainya.
Selama ini, lanjut dia, di daerah belum diketahui siapa saja yang nanti dapat Kartu Prakerja. Padahal kalau sudah dapat, tidak boleh menerima program lain. Akhirnya ada waktu saling tunggu. "Dengan diserahkan ke gubernur, kita di daerah bisa lebih cepat tahu orang per orang yang dapat, untuk kemudian yang tidak dapat bisa segera diintervensi bantuan sosial lainnya,” pungkasnya.
"Dengan diserahkan ke gubernur, sekaligus juga bisa membantu pemerintah pusat untuk lebih menyederhanakan sistem seleksi," terangnya.
Ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini mencontohkan pengalaman Banyuwangi di gelombang pertama Kartu Prakerja. Dia mendapat laporan ada peserta yang lolos tapi belum sesuai kriteria yang ditetapkan. Karena situasi dinamis di lapangan kan tidak terbaca di teknologi.
"Bagi daerah, dengan diserahkan ke gubernur, pendataan penerima bantuan sosial juga lebih cepat dilakukan," urainya.
Selama ini, lanjut dia, di daerah belum diketahui siapa saja yang nanti dapat Kartu Prakerja. Padahal kalau sudah dapat, tidak boleh menerima program lain. Akhirnya ada waktu saling tunggu. "Dengan diserahkan ke gubernur, kita di daerah bisa lebih cepat tahu orang per orang yang dapat, untuk kemudian yang tidak dapat bisa segera diintervensi bantuan sosial lainnya,” pungkasnya.
(msd)
Lihat Juga :
