Usul Tambahan Anggaran Rp6,8 M, KPU Makassar Diminta Realistis
loading...
DPRD Kota Makassar meminta KPU Makassar merasionalkan usulan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilwalkot di tengah pandmei. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - KPU Kota Makassar membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp6,8 miliar untuk penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 . Kebutuhan anggaran itu sudah disampaikan ke Pj Wali Kota, Kamis 18 Juni lalu.
"Sore tadi kami baru saja bertemu dengan PJ Wali Kota Makassar menyampaikan usulan anggaran setelah kami melakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran," beber Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar dalam siaran persnya.
Menanggapi permintaan tambahan anggaran itu, anggota DPRD Kota Makassar , Ari Ashari Ilham meminta KPU memperhatikan kondisi Pemkot Makassar yang tengah berjibaku menangani COVID-19. Menurut dia, tidak akan mudah menyetujui permintaan KPU tersebut di tengah terjun bebasnya pendapatan asli daerah (PAD).
"Inikan COVID-19 di Makassar belum ada penurunan yang signifikan, sehingga kalau mau lagi mempersiapkan anggaran baru untuk pemilihan, ditakutkan ini jangan sampai mengganggu stabilitas persiapan penanganan COVID itu," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/7/2020).
Walau diakui Ari, KPU Makassar memang butuh tambahan anggaran untuk menyelenggarakanpilkada 9 Desember mendatang.
"Ini akan besar (kebutuhan anggaran) sebenarnya saat COVID-19 dibanding pemilukada yang dilakukan dengan kondisi biasa-biasa saja. Karena yang tadinya tidak persiapan pengadaan masker pasti ada nanti, handsanitizer, tempat cuci tangan, karena kalau tidak ada ini pemberian hak suara pasti tidak menerapkan protokol COVID," ujar legislator Nasdem ini.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya, Kasrudi menilai usulan tambahan Rp6,8 miliar KPU Makassar masih bisa dirasionalisasikan ke angka yang lebih kecil.
"Perlu diperhatikan memang baik-baik, saya meminta KPU agar anggaran yang diusulkan ke pemerintah kota itu yang realistis lah dengan kondisi sekarang, paling tidak, kalau memang itu tidak bermanfaat itu dihilangkanlah," ujar Kasrudi.
"Kan pemkot juga minta kalau bisa Rp1 milliar saja, saya belum bisa bilang rasional anggarannya, saya belum lihat programnya. Intinya saya minta ke KPU agar dalam pengusulan anggaran bisa realistis lah," pungkas legislator Gerindra itu.
"Sore tadi kami baru saja bertemu dengan PJ Wali Kota Makassar menyampaikan usulan anggaran setelah kami melakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran," beber Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar dalam siaran persnya.
Menanggapi permintaan tambahan anggaran itu, anggota DPRD Kota Makassar , Ari Ashari Ilham meminta KPU memperhatikan kondisi Pemkot Makassar yang tengah berjibaku menangani COVID-19. Menurut dia, tidak akan mudah menyetujui permintaan KPU tersebut di tengah terjun bebasnya pendapatan asli daerah (PAD).
"Inikan COVID-19 di Makassar belum ada penurunan yang signifikan, sehingga kalau mau lagi mempersiapkan anggaran baru untuk pemilihan, ditakutkan ini jangan sampai mengganggu stabilitas persiapan penanganan COVID itu," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/7/2020).
Walau diakui Ari, KPU Makassar memang butuh tambahan anggaran untuk menyelenggarakanpilkada 9 Desember mendatang.
"Ini akan besar (kebutuhan anggaran) sebenarnya saat COVID-19 dibanding pemilukada yang dilakukan dengan kondisi biasa-biasa saja. Karena yang tadinya tidak persiapan pengadaan masker pasti ada nanti, handsanitizer, tempat cuci tangan, karena kalau tidak ada ini pemberian hak suara pasti tidak menerapkan protokol COVID," ujar legislator Nasdem ini.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya, Kasrudi menilai usulan tambahan Rp6,8 miliar KPU Makassar masih bisa dirasionalisasikan ke angka yang lebih kecil.
"Perlu diperhatikan memang baik-baik, saya meminta KPU agar anggaran yang diusulkan ke pemerintah kota itu yang realistis lah dengan kondisi sekarang, paling tidak, kalau memang itu tidak bermanfaat itu dihilangkanlah," ujar Kasrudi.
"Kan pemkot juga minta kalau bisa Rp1 milliar saja, saya belum bisa bilang rasional anggarannya, saya belum lihat programnya. Intinya saya minta ke KPU agar dalam pengusulan anggaran bisa realistis lah," pungkas legislator Gerindra itu.
(luq)
Lihat Juga :
