Gatensi DKI Berharap Dapat Bersinergi Soal Penataan Ulang Jakarta Usai Pemindahan IKN
Sabtu, 29 Oktober 2022 - 01:38 WIB
loading...
Ketua BPD Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) DKI Lambok Rumapea. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kebutuhan tenaga kerja teknik konstruksi yang bersertifikat, khususnya di DKI Jakarta terbilang tinggi. Namun, jumlahnya masih terbatas.
Ketua BPD Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) DKI Lambok Rumapea berharap, pihaknya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Terutama, dalam pengadaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang bekerja di Pemda DKI. Baca juga: Dukung Program Jokowi, BNSP Sertifikasi Pekerja Hotel di Destinasi Super Prioritas
“Ini juga dilakukan teman kita di provinsi lain, Jawa Timur misalnya, mereka konek dengan pemda. Bahkan di tingkat kabupatennya, mereka sudah konek dan menyarankan tenaga kerja di Pemda DKI disertifikasi juga," ujar Lambok dalam keterangannya, Jumat 28 Oktober 2022.
Lambok menjelaskan, sebelum relaksasi Permen PUPR 8/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha, setiap klasifikasi harus ada penanggung jawab tenaga kerjanya.
"Kalau dulu, kita mengajukan sertifikat badan usaha (SBU) untuk kelas kecil hanya butuh satu tenaga kerja teknik. Sekarang untuk kelas kecil kita minta sub bidang, ini harus ada lima orang, satu penanggung jawab teknik badan usaha sesuai bidang harus ada empat masing-masing. Itu kebutuhan di jasa konstruksi. Di luar itu badan usaha butuh tenaga kerja untuk pelaksanaan di lapangan atau di dalam pelelangan," paparnya.
Saat ini, kata dia, Gatensi sudah bisa memproduksi sertifikasi kompetensi kerja (SKK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gatensi Krida Konstruksi (GKK) dan baru dimulai sejak September lalu.
"Jadi LSP GKK sendiri baru memproduksi di bulan September lalu, di beberapa provinsi sudah melakukan sertifikasi itu dan sampai sekarang ini baru sekitar 800 yang sudah diproduksi secara nasional, yang sudah keluar sertifikatnya baru sekitar 500, sisanya masih dalam proses," tuturnya.
Ketua BPD Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) DKI Lambok Rumapea berharap, pihaknya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Terutama, dalam pengadaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang bekerja di Pemda DKI. Baca juga: Dukung Program Jokowi, BNSP Sertifikasi Pekerja Hotel di Destinasi Super Prioritas
“Ini juga dilakukan teman kita di provinsi lain, Jawa Timur misalnya, mereka konek dengan pemda. Bahkan di tingkat kabupatennya, mereka sudah konek dan menyarankan tenaga kerja di Pemda DKI disertifikasi juga," ujar Lambok dalam keterangannya, Jumat 28 Oktober 2022.
Lambok menjelaskan, sebelum relaksasi Permen PUPR 8/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha, setiap klasifikasi harus ada penanggung jawab tenaga kerjanya.
"Kalau dulu, kita mengajukan sertifikat badan usaha (SBU) untuk kelas kecil hanya butuh satu tenaga kerja teknik. Sekarang untuk kelas kecil kita minta sub bidang, ini harus ada lima orang, satu penanggung jawab teknik badan usaha sesuai bidang harus ada empat masing-masing. Itu kebutuhan di jasa konstruksi. Di luar itu badan usaha butuh tenaga kerja untuk pelaksanaan di lapangan atau di dalam pelelangan," paparnya.
Saat ini, kata dia, Gatensi sudah bisa memproduksi sertifikasi kompetensi kerja (SKK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gatensi Krida Konstruksi (GKK) dan baru dimulai sejak September lalu.
"Jadi LSP GKK sendiri baru memproduksi di bulan September lalu, di beberapa provinsi sudah melakukan sertifikasi itu dan sampai sekarang ini baru sekitar 800 yang sudah diproduksi secara nasional, yang sudah keluar sertifikatnya baru sekitar 500, sisanya masih dalam proses," tuturnya.
Lihat Juga :
