Penyelenggaraan Pilkada 2020 Akan Jadi Pertaruhan Besar
Senin, 06 Juli 2020 - 20:04 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI , Arief Budiman mengungkapkan, pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan mencetak sejarah penting dalam catatan demokrasi Indonesia. Sebab, menjadi pilkada pertama yang digelar di tengah pandemi.
"Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 ,” beber Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta (6/7/2020), seperti SINDOnews kutip dariwebsiteTim Gugus Pusat.
Baca juga: Golkar-Gerindra Sepakat Koalisi di Beberapa Pilkada 2020
Pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang kata Arief akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang, jika dihadapkan dengan berbagai situasi, seperti situasi pandemi COVID-19 ini.
"Kebetulan sekarang virusnya corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” sambung Arief.
Arief menungkapkan, pelaksanaan pilkada tahun ini akan menjadi pertaruhan besar. Sebab, jika penyelenggaraannya baik, maka dapat menjadi model dan landasan yang baik pula di masa mendatang.
“Tapi kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya.
Pertaruhan besar kata Arief bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi sebetulnya ini warisan penting untuk generasi yang akan datang.
Arief menegaskan, situasi yang dihadapi Indonesia saat ini juga dihadapi oleh banyak negara di dunia, tapi tidak menyurutkan semangat untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negara. Arief mengatakan, langkah yang dibuat oleh negara lain dalam penyusunan pelaksanaan pemilu dapat dicontoh Indonesiauntuk disesuaikan.
“Situasi dan kondisi di tiap negara berbeda-beda, termasuk regulasinya. Ada yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala negaranya karena memang sudah pada periode pergantian kepemimpinannya, namun ada juga yang mengundurnya. Kultur masyarakat juga menjadi pengaruh besar dalam proses pelaksanaannya. Jadi apa yang dilakukan negara lain bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin karena kultur, regulasi, situasi kondisi dan anggarannya berbeda,” ujarnya.
Baca juga: Pandemi COVID-19, MPR Dorong Pilkada 2020 Dilakukan Secara Digital
Menurut Arief, regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi COVID-19 tidak ada yang berubah. Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan situasi saat ini.
"Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 ,” beber Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta (6/7/2020), seperti SINDOnews kutip dariwebsiteTim Gugus Pusat.
Baca juga: Golkar-Gerindra Sepakat Koalisi di Beberapa Pilkada 2020
Pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang kata Arief akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang, jika dihadapkan dengan berbagai situasi, seperti situasi pandemi COVID-19 ini.
"Kebetulan sekarang virusnya corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” sambung Arief.
Arief menungkapkan, pelaksanaan pilkada tahun ini akan menjadi pertaruhan besar. Sebab, jika penyelenggaraannya baik, maka dapat menjadi model dan landasan yang baik pula di masa mendatang.
“Tapi kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya.
Pertaruhan besar kata Arief bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi sebetulnya ini warisan penting untuk generasi yang akan datang.
Arief menegaskan, situasi yang dihadapi Indonesia saat ini juga dihadapi oleh banyak negara di dunia, tapi tidak menyurutkan semangat untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negara. Arief mengatakan, langkah yang dibuat oleh negara lain dalam penyusunan pelaksanaan pemilu dapat dicontoh Indonesiauntuk disesuaikan.
“Situasi dan kondisi di tiap negara berbeda-beda, termasuk regulasinya. Ada yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala negaranya karena memang sudah pada periode pergantian kepemimpinannya, namun ada juga yang mengundurnya. Kultur masyarakat juga menjadi pengaruh besar dalam proses pelaksanaannya. Jadi apa yang dilakukan negara lain bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin karena kultur, regulasi, situasi kondisi dan anggarannya berbeda,” ujarnya.
Baca juga: Pandemi COVID-19, MPR Dorong Pilkada 2020 Dilakukan Secara Digital
Menurut Arief, regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi COVID-19 tidak ada yang berubah. Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan situasi saat ini.
(luq)
Lihat Juga :
