Kemenpan RB Tunjuk Bone Bolango Jadi Pilot Project Penurunan Kemiskinan Tematik di Indonesia

YOGYAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu dari 12 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.

Penunjukan Kabupaten Bone Bolango, satu-satunya daerah dari Provinsi Gorontalo tersebut dilakukan pada peluncuran dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah yang diselenggarakan Kemenpan RB, di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).

Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli yang hadir pada kesempatan langsung menandatangani bersama bupati/wali kota maupun perwakilan dari 12 kabupaten/kota yang terpilih sebagai pilot project reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan tersebut.

Wabup Merlan mengatakan sebagaimana penyampaian Menpan RB Abdullah Azwar Anas, penunjukan ini karena Kabupaten Bone Bolango mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Merlan mengatakan reformasi birokrasi sendiri merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Lewat reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan,” kata Wabup Merlan mengutip penyampaian Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Lebih jauh, Merlan menguraikan sebagaimana disampaikan Menteri PANRB bahwa reformasi birokrasi tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada reformasi birokrasi tematik ini mendorong penggunaan anggaran penaggulangan kemiskinan agar lebih fektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Selain itu, kata Wabup Merlan, Menteri Anas menyebutkan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi/kebijakan.

”Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dan lain sebagainya,” kata Merlan.