Pemprov Jatim Siapkan Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Bencana Longsor Trenggalek

TRENGGALEK - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung dampak bencana longsor yang terjadi di Desa Sumurup, Dusun Pule, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Minggu (23/10/2022).

Bersama Bupati Trenggalek Moh Arifin dan Kalaksa BPBD Jatim, Khofifah mengunjungi masyarakat yang berada di lokasi posko pengungsian hingga posko kesehatan yang berada di Rumah Kepala Dusun Pule.

Berdasarkan data yang ada, bencana longsor di Desa Sumurup yang terjadi pada 18 Oktober pukul 05.30 WIB itu lalu, berdampak pada 51 kepala keluarga (KK) dengan jumlah sekitar 127 warga. Sedangkan rumah warga yang terdampak sebanyak 4 rumah, dihuni oleh 5 KK dengan jumlah anggota keluarga 16 orang.

Usai peninjauan, Khofifah menyampaikan, bahwa pihaknya akan menyiapkan lahan milik Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim yang bisa digunakan untuk tempat relokasi permanen bagi masyarakat terdampak. Sehingga, akan bisa memberikan hunian yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat.

Dimana, untuk pembangunan huniannya akan menggunakan anggaran belanjat tidak terduga (BTT) dengan nilai rumah senilai masing-masing Rp50 juta. Lahan milik Disbun Jatim yang terletak di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek total luasnya mencapai 7.315 m²

"Nantinya akan dibangun hunian bagi warga terdampak sekitar area longsor sekaligus kandang komunal bagi hewan ternak di sekitar area baru tersebut," katanya.

Khofifah juga menyampaikan kepada warga di sekitar perkebunan yang sudah menempati area tersebut untuk bersedia menerima warga terdampak longsor yang sudah bersedia di relokasi.

"Semoga saudara kita nanti yang tinggal disini terhindar dari longsor ketika musim hujan tiba. Sehingga setiap hujan hatinya ayem, tenang dan tidak perlu khawatir lagi ada longsor," tegasnya.

Baca: Harimau Masuk Barak Bikin Pekerja Berhamburan, Serang Mandor.

Orang nomor satu di Jatim ini juga memastikan bahwa proses hibah tanah yang akan difungsikan sebagai lahan relokasi akan berlangsung cepat.

"Karena ini (hibah tanah) dari Pemprov ke Pemkab bisa langsung. Kalau hibahnya ke luar lembaga selain Pemkab baru prosesnya cukup panjang," katanya.