Pemkab Bekasi Resmi Larang Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Resepkan Obat Sirop
Kamis, 20 Oktober 2022 - 20:38 WIB
loading...
Pemkab Bekasi resmi menerbitkan surat edaran terkait larangan penggunaan obat sirop yang berisiko mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi menerbitkan surat edaran terkait larangan penggunaan obat sirop yang berisiko mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Hal ini menyusul merebaknya gagal ginjal akut pada anak-anak.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah menjelaskan, terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun apotek di wilayahnya.
Baca juga: Beredar Daftar 29 Obat Sirup yang Ditarik dari Pasar, Begini Respons Kemenkes
"Poin pertama, semua sediaan sirop mengandung paracetamol ditunda atau tidak diresepkan tenaga kesehatan atau diberikan kepada pasien sampai ada hasil penelitian final Kementerian Kesehatan RI, BPOM, atau IDAI," tutur Alamsyah, Kamis (20/10/2022).
Kedua, lanjut Alamsyah, meski untuk sementara tidak boleh diresepkan, pihaknya hingga saat ini belum menerima arahan untuk melakukan penarikan obat sirop dari apotek, klinik, dan toko obat.
Selanjutnya, pihaknya meminta seluruh fasilitas layanan kesehatan untuk melakukan peningkatan kewaspadaan (PE) pada kasus anuria, warna urine, serta gejala AKI, dan meminta melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui seksi surveilance dan imunisasi.
Sedangkan mengenai tata kelola obat, Dinkes Kabupaten Bekasi memyarankan agar dapat menghubungi seksi kefarmasian.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah menjelaskan, terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun apotek di wilayahnya.
Baca juga: Beredar Daftar 29 Obat Sirup yang Ditarik dari Pasar, Begini Respons Kemenkes
"Poin pertama, semua sediaan sirop mengandung paracetamol ditunda atau tidak diresepkan tenaga kesehatan atau diberikan kepada pasien sampai ada hasil penelitian final Kementerian Kesehatan RI, BPOM, atau IDAI," tutur Alamsyah, Kamis (20/10/2022).
Kedua, lanjut Alamsyah, meski untuk sementara tidak boleh diresepkan, pihaknya hingga saat ini belum menerima arahan untuk melakukan penarikan obat sirop dari apotek, klinik, dan toko obat.
Selanjutnya, pihaknya meminta seluruh fasilitas layanan kesehatan untuk melakukan peningkatan kewaspadaan (PE) pada kasus anuria, warna urine, serta gejala AKI, dan meminta melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui seksi surveilance dan imunisasi.
Sedangkan mengenai tata kelola obat, Dinkes Kabupaten Bekasi memyarankan agar dapat menghubungi seksi kefarmasian.
Lihat Juga :
