Ondoafi Sentani Minta Pemerintah Tetapkan Pejabat Pengganti Gubernur Papua

Selasa, 18 Oktober 2022 - 13:01 WIB
loading...
Ondoafi Sentani Minta...
Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay meminta pemerintah pusat harus menghadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas gubernru Papua. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
SENTANI - Sakitnya Gubernur Lukas Enembe membuat kinerja Pemprov Papua dalam melayani masyarakat terganggu. Agar pelayanan kembali lancar, sejumlah tokoh Papua meminta pemerintah menetapkan pejabat pengganti gubernur.

Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay mengatakan, dia bersama tokoh-tokoh adat Papua lainnya ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat harus menghadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas itu.

“Saat ini Beliau (Lukas Enembe) dalam sudah menjadi tersangka. Kedua, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan. Saya kira Pemerintah Pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan publik ,” kata pemilik nama lengkap Yanto Khomlay Eluay ini di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (18/10/2022). Baca juga: KPK soal Kesehatan Lukas Enembe: IDI Pastikan Ulang Pemeriksaan Dokter Singapura

Dia setuju kalau pemerintah pusat mengambil langkah-langkah strategis guna agar penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada rakyat supaya dapat berjalan. “Kami mendukung sekali, masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah,” ujar putra Theys Eluay ini.

Tentang dugaan korupsi Lukas Enembe, Yanto mengungkapkan, dia dan sejumlah masyarakat adat mendukung pemeriksaan secara tuntas. “Saya boleh katakana seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua. Siapapun dia, yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara,” tegasnya.

Yanto juga angkat bicara soal pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP). Ia menilai tindakan DAP itu telah merusak tatanan adat. “Pengukuhan atau pengangkatan telah mencoreng wibawa masyarakat Papua," ujarnya. Baca juga: Wapres Minta Lukas Enembe Kooperatif dan Penuhi Panggilan KPK

Yanto menjelaskan, pengangkatan seorang menjadi kepala suku besar harus punya kriteria tertentu. Misalnya harus memiliki silsilah atau garis keturunan kepala suku. Tidak bisa asal mengukuhkan seseorang sebagai kepala suku besar karena suatu kepentingan tertentu.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KAI Jadi Benchmark Layanan...
KAI Jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia, Dinilai Mampu Bersaing secara Global
Perjalanan Komuter Capai...
Perjalanan Komuter Capai 1,5 Juta per Hari, Kelembagaan Transportasi Perlu Diintegrasikan
Pembayaran Pajak Kendaraan...
Pembayaran Pajak Kendaraan di NTT Kini Dilakukan secara Digital
Tangsel One dan Helita...
Tangsel One dan Helita Diluncurkan, Pelayanan Publik Dimulai dari Percakapan
Bapenda Kabupaten Bekasi...
Bapenda Kabupaten Bekasi Sebut Data PLN Cikarang Dukung Peningkatan Pelayanan Publik
Jelang Kelulusan, Menpan...
Jelang Kelulusan, Menpan RB Bekali Praja IPDN soal Wajah Baru Pelayanan Publik
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Prabowo Bakal Resmikan...
Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Naik Kelas, Dilengkapi 7 Dokter Spesialis
Rekomendasi
Elza Syarief Mendadak...
Elza Syarief Mendadak Mundur sebagai Pengacara Sony Sonjaya, Alasannya Merasa Dibohongi
Ruben Onsu Siap Gugat...
Ruben Onsu Siap Gugat Hak Asuh Anak dari Sarwendah
Utang Pemerintah Bengkak...
Utang Pemerintah Bengkak saat Swasta Lesu, Alarm bagi Fiskal Negara
Berita Terkini
Gunung Merapi Erupsi,...
Gunung Merapi Erupsi, Guguran Lava Meluncur 2 Kilometer ke Arah Barat
Kang Cucun Gelar Pasar...
Kang Cucun Gelar Pasar Murah di Desa Ciheulang Ciparay
Syiar Islam Harus Dekat...
Syiar Islam Harus Dekat dengan Masyarakat
Kabupaten Bekasi dan...
Kabupaten Bekasi dan Klaten Kekeringan, Ribuan Warga Kesulitan Dapat Air Bersih
Toni, Badri, dan Saiful...
Toni, Badri, dan Saiful Hakim Dilaporkan Kader PPP ke Polda Metro atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Muktamar
Banyuwangi Kota Pembuka...
Banyuwangi Kota Pembuka Satu Indonesia Awards 2026, Bupati: SDM Kunci Kemajuan Daerah
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Lebaran 2022 Selama Empat Hari
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved