Mahfud MD Sebut Ada Kelompok yang Ingin Terus Hantam Pemerintah
Minggu, 05 Juli 2020 - 14:21 WIB
loading...
Menkopolhukam Mahfud MD di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menolak membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Namun anehnya, hingga sekarang masih tetap berunjuk rasa menolak pembahasan RUU tersebut. (Baca juga: PBNU: Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020 )
Menurut Mahfud, demo-demo yang muncul belakangan itu dari kelompok yang memang mencari isu untuk menghantam pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah harus dihantam. “Sehingga, sekarang masih muncul (demo penolakan RUU HIP). Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa tidak setuju membahas RUU HIP,” kata di saat kunjungan kerja di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7/2020).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, pemerintah tidak setuju membahas RUU HIP kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Semua agama menolak komunisme," kata dia.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, Hamid Syarif, yang juga hadir dalam kunjungan kerja Menkopolhukam ini meminta agar DPR dan pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU HIP.
Dia juga berharap agar kelompok keagamaan tidak terprovokasi terhadap segala hal yang memecah belah kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
“Semua komponen bangsa harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, daya serta upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19,” ujarnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik sikap dari FKUB Jatim. Menurut dia, sikap itu adalah bentuk penegakan nilai demokrasi yang harus terus dikembangkan. Apalagi dalam seruan moral tersebut ada semangat persatuan, penegakan nilai-nilai Pancasila, juga semangat menjaga kerukunan dan kesatuan. “Oleh sebab itu, secara khusus kami menyatakan apresiasi dan dukungannya,” pungkas dia.
Namun anehnya, hingga sekarang masih tetap berunjuk rasa menolak pembahasan RUU tersebut. (Baca juga: PBNU: Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020 )
Menurut Mahfud, demo-demo yang muncul belakangan itu dari kelompok yang memang mencari isu untuk menghantam pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah harus dihantam. “Sehingga, sekarang masih muncul (demo penolakan RUU HIP). Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa tidak setuju membahas RUU HIP,” kata di saat kunjungan kerja di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7/2020).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, pemerintah tidak setuju membahas RUU HIP kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Semua agama menolak komunisme," kata dia.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, Hamid Syarif, yang juga hadir dalam kunjungan kerja Menkopolhukam ini meminta agar DPR dan pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU HIP.
Dia juga berharap agar kelompok keagamaan tidak terprovokasi terhadap segala hal yang memecah belah kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
“Semua komponen bangsa harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, daya serta upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19,” ujarnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik sikap dari FKUB Jatim. Menurut dia, sikap itu adalah bentuk penegakan nilai demokrasi yang harus terus dikembangkan. Apalagi dalam seruan moral tersebut ada semangat persatuan, penegakan nilai-nilai Pancasila, juga semangat menjaga kerukunan dan kesatuan. “Oleh sebab itu, secara khusus kami menyatakan apresiasi dan dukungannya,” pungkas dia.
(nth)
Lihat Juga :
