PPNS Dinilai Strategis, Pemda Diminta Penuhi Kebutuhannya
Minggu, 09 Oktober 2022 - 20:46 WIB
loading...
A
A
A
Dia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan jumlah PPNS di masing-masing daerah kemudian dituangkan ke dalam ketentuan yang ditandatangani kepala daerah. Pemenuhan kebutuhan jumlah PPNS dapat dinilai sebagai komitmen kepala daerah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penegakan Perda.
Selain itu, perencanaan dan penganggaran yang baik menjadi strategi kunci dalam memenuhi kebutuhan PPNS di Pemprov DKI Jakarta. Hampir setiap tahunnya, Pemprov DKI mengirimkan PNS yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Diklat Pembentukan PPNS.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menuturkan kebutuhan PPNS bukan sekadar jumlah melainkan produktivitasnya. "Pahami aturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PPNS. Semua proses dan persyaratan harus dipenuhi agar tidak cacat prosedur," ujar Arifin.
Saat ini, Kemendagri sedang menyusun regulasi mengenai penghitungan kebutuhan PPNS di Pemda. Regulasi ini diharapkan dapat membantu Pemda dalam menghitung kebutuhan jumlah PPNS berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing.
Hal-hal yang menjadi indikator dalam penghitungan tersebut yakni luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Perda dan tingkat kerawanan pelanggaran Perda.
Selain itu, perencanaan dan penganggaran yang baik menjadi strategi kunci dalam memenuhi kebutuhan PPNS di Pemprov DKI Jakarta. Hampir setiap tahunnya, Pemprov DKI mengirimkan PNS yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Diklat Pembentukan PPNS.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menuturkan kebutuhan PPNS bukan sekadar jumlah melainkan produktivitasnya. "Pahami aturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PPNS. Semua proses dan persyaratan harus dipenuhi agar tidak cacat prosedur," ujar Arifin.
Saat ini, Kemendagri sedang menyusun regulasi mengenai penghitungan kebutuhan PPNS di Pemda. Regulasi ini diharapkan dapat membantu Pemda dalam menghitung kebutuhan jumlah PPNS berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing.
Hal-hal yang menjadi indikator dalam penghitungan tersebut yakni luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Perda dan tingkat kerawanan pelanggaran Perda.
(jon)
Lihat Juga :