Demo Nakes Tuntut Kesejahteraan di Kantor Wali Kota Bima Ricuh
loading...
A
A
A
BIMA - Puluhan tenaga kesehatan ( nakes ) sukarela di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ( NTB ) yang menggelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan diwarnai kericuhan, Senin (3/10/2022).
Kericuhan ini bermula saat sejumlah perwakilan tenaga kesehatan sedang beraudiensi dengan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bima di aula rapat Kantor Wali Kota Bima.
Mereka yang tak sabar menunggu, memaksa untuk masuk ke dalam ruangan hingga memadati lantai bawah kantor wali kota bima.
Aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan kepolisian yang berjaga di lokasi tak dapat terelakkan, massa hendak memaksa masuk ke aula rapat dan meminta agar perwakilan mereka segera keluar dari ruang rapat.
Dalam aksinya, tenaga kesehatan sukarela yang tersebar di sejumlah puskesmas ini meminta Pemerintah Kota Bima, mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak agar dapat gaji yang bersumber dari APBD.
Massa juga meminta agar Pemerintah Kota Bima dapat mendata para nakes sukarela untuk masuk pendataan administratif di Badan Kepegawaian Negara sehingga dapat mengikuti tes seleksi PPPK.
Korlap Aksi Nakes Sukarela, Indra Darmawansyah meminta agar Dinas Kesehatan setempat transparan dalam soal perekrutan tenaga kesehatan yang baru. “Hal ini dilakukan mengingat banyak nakes yang sudah lama mengabdi namun tak kunjung mendapat perhatian,” katanya.
Kericuhan ini berakhir setelah perwakilan nakes sukarela usai menggelar rapat audiensi dengan Pemerintah Kota Bima.
Dalam audiensi itu, Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi berjanji akan segera mencabut kembali SK para nakes sukarela yang baru masuk per tanggal 30 Desember 2021.
Sementara beberapa tuntutan lainnya, Wali Kota Bima bersama Kepala Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas se-Kota Bima akan kembali menggelar rapat pada Selasa (4/10/2022).
Kericuhan ini bermula saat sejumlah perwakilan tenaga kesehatan sedang beraudiensi dengan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bima di aula rapat Kantor Wali Kota Bima.
Mereka yang tak sabar menunggu, memaksa untuk masuk ke dalam ruangan hingga memadati lantai bawah kantor wali kota bima.
Aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan kepolisian yang berjaga di lokasi tak dapat terelakkan, massa hendak memaksa masuk ke aula rapat dan meminta agar perwakilan mereka segera keluar dari ruang rapat.
Dalam aksinya, tenaga kesehatan sukarela yang tersebar di sejumlah puskesmas ini meminta Pemerintah Kota Bima, mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak agar dapat gaji yang bersumber dari APBD.
Massa juga meminta agar Pemerintah Kota Bima dapat mendata para nakes sukarela untuk masuk pendataan administratif di Badan Kepegawaian Negara sehingga dapat mengikuti tes seleksi PPPK.
Korlap Aksi Nakes Sukarela, Indra Darmawansyah meminta agar Dinas Kesehatan setempat transparan dalam soal perekrutan tenaga kesehatan yang baru. “Hal ini dilakukan mengingat banyak nakes yang sudah lama mengabdi namun tak kunjung mendapat perhatian,” katanya.
Kericuhan ini berakhir setelah perwakilan nakes sukarela usai menggelar rapat audiensi dengan Pemerintah Kota Bima.
Dalam audiensi itu, Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi berjanji akan segera mencabut kembali SK para nakes sukarela yang baru masuk per tanggal 30 Desember 2021.
Sementara beberapa tuntutan lainnya, Wali Kota Bima bersama Kepala Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas se-Kota Bima akan kembali menggelar rapat pada Selasa (4/10/2022).
(nic)