Tak Hanya Tempat Wisata, BUMDes Disarankan Mengelola Komoditas Pangan

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar ini menambahkan, meski produktivitas pertanian di Jateng tinggi, hal tersebut belum sebanding dengan kesejahteraan petani. Di Jateng sendiri ada sekitar 3,5 juta penduduk yang menjadi petani. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 1,5 juta petani yang memiliki lahan dengan luas dibawah 2.000 m2. Dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah hanya Rp 4.200 per kilogram, penghasilan mereka hanya sekitar Rp 400 ribu per bulan. Jumlah tersebut jauh dari UMK di Jateng yang mencapai Rp 2 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan.

Sumanto mengatakan, kondisi tersebut juga membuat angka kemiskinan sulit diturunkan. Dia merinci dari 19 kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, sebagian besar merupakan wilayah penghasil pangan seperti Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sragen, Purworejo, dan Grobogan.

"Maka saya mendorong agar BUMDes ini kerjasama dengan Bulog dan BUMN untuk menyediakan pangan lokal. Saat ini ada 19 kabupaten/kota di Jateng masuk kategori miskin ekstrem, dari sebelumnya 5 kabupaten/kota sebelum pandemi. Itu 19 kabupaten/kota penghasil pangan," paparnya.

Dikatakan Sumanto, tak semua BUMDes perlu mengelola tempat wisata. Bidang pengelolaan BUMDes seharusnya diseusaikan dengan potensi yang ada di desa. Dia meminta BUMDes melakukan perencanaan dan terobosan karena mengelola usaha tidaklah mudah.

"Dengan adanya BUMDes ini ke depan harus ada program dari kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Karena merintis usaha itu sulit, BUMDes ini dikelola masyarakat sehingga perlu ada perencanaan yang matang," tandasnya.