Pertahankan Disertasi di Depan Sidang Promosi, Ida Sumarsih Raih Gelar Doktor UPH
Rabu, 21 September 2022 - 11:10 WIB
loading...
Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ida Sumarsih Program Ilmu Hukum. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ( UPH ) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ida Sumarsih Program Ilmu Hukum akhir pekan lalu. Pada Sidang Terbuka Promosi Doktor, Ida berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Dampak Nominee Agreement Terhadap Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kesejahteraan Rakyat”.
Ida menemukan pembuatan nominee agreement dianggap sebagai penyelundupan hukum. Karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal. Baca juga: Dekan Fakultas Ekonomi UMB Jambi Raih Gelar Doktor
Namun demikian, nominee agreement tidak dapat serta merta dianggap batal demi hukum karena harus dilihat terlebih dahulu isi atau materi muatan perjanjianya. Yang pasti, pembuatan nominee agreement merupakan pilihan dan cara investor asing mengamankan investasinya di Indonesia.
Melalui penelitiannya menggunakan kajian Economic Analysis of Law dengan metode Cost and Benefit Analysis pada Kabupaten Morowali dan Kutai Kartanegara terungkap bahwa nominee agreement memiliki dampak positif dan kontributif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di dua kabupaten tersebut.
Oleh karena itu, dari segi kebijakan, larangan nominee agreement memerlukan peninjauan kembali terutama dengan mengingat manfaatnya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Ida menemukan pembuatan nominee agreement dianggap sebagai penyelundupan hukum. Karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal. Baca juga: Dekan Fakultas Ekonomi UMB Jambi Raih Gelar Doktor
Namun demikian, nominee agreement tidak dapat serta merta dianggap batal demi hukum karena harus dilihat terlebih dahulu isi atau materi muatan perjanjianya. Yang pasti, pembuatan nominee agreement merupakan pilihan dan cara investor asing mengamankan investasinya di Indonesia.
Melalui penelitiannya menggunakan kajian Economic Analysis of Law dengan metode Cost and Benefit Analysis pada Kabupaten Morowali dan Kutai Kartanegara terungkap bahwa nominee agreement memiliki dampak positif dan kontributif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di dua kabupaten tersebut.
Oleh karena itu, dari segi kebijakan, larangan nominee agreement memerlukan peninjauan kembali terutama dengan mengingat manfaatnya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Lihat Juga :
