Gubernur Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Dampak Kenaikan BBM hingga Rp257 Miliar
Jum'at, 16 September 2022 - 20:17 WIB
loading...
A
A
A
Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta bupati/wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.
Menurutnya inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut memyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini karena berbagai penghargaan yang berhasil diraih Pemprov Jatim. “Terima kasih kepada seluruh ASN yang menjadi bagian dari penguatan kinerja Pemprov Jawa Timur,” katanya.
Terima kasih juga ia sampaikan kepada bupati/wali kota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0. “Dan sekali lagi kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” katanya.
Dalam acara ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum dan barang, 5 orang Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta 5 orang Pemberian Token Listrik untuk Masyarakat Miskin.
Acara peluncuran program perlindungan sosial penanganan pengendalian inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Jawa Timur ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran BUMD di lingkungan Provinsi Jatim.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.
Menurutnya inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut memyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini karena berbagai penghargaan yang berhasil diraih Pemprov Jatim. “Terima kasih kepada seluruh ASN yang menjadi bagian dari penguatan kinerja Pemprov Jawa Timur,” katanya.
Terima kasih juga ia sampaikan kepada bupati/wali kota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0. “Dan sekali lagi kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” katanya.
Dalam acara ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum dan barang, 5 orang Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta 5 orang Pemberian Token Listrik untuk Masyarakat Miskin.
Acara peluncuran program perlindungan sosial penanganan pengendalian inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Jawa Timur ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran BUMD di lingkungan Provinsi Jatim.
(ars)
Lihat Juga :
