5 tahun Anies Pimpin Jakarta, Pelayanan Kesehatan Dinilai Semakin Baik
Kamis, 15 September 2022 - 10:52 WIB
loading...
Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta Martha Tiana Hermawan menilai kondisi RSUD di Jakarta saat ini banyak mengalami penambahan pelayanan dan kekhususan spesialisasi. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Selama 5 tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI, bidang kesehatan di Jakarta dinilai mengalami banyak perbaikan menuju optimalisasi pelayanan. Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan hingga pelayanan kepada pasien.
Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, mengatakan, kondisi RSUD di Jakarta saat ini banyak mengalami penambahan pelayanan dan kekhususan spesialisasi. Termasuk peningkatan layanan makan pasien yang variatif dan modern dengan tetap menjaga kualitas gizi masakan.
Anies dinilai telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan sehingga warga Jakarta bukan hanya semakin banyak yang terlayani, namun juga dilayani dengan baik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Baca juga: Brand RSUD di Jakarta Berganti Menjadi Rumah Sehat, Anies: Nama Adalah Doa
"Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan reformasi pelayanan kesehatan dan transformasi digital di seluruh unit kesehatan yang ada di Jakarta, meliputi rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan Dinas Kesehatan, patut diapresiasi" ujar Tian dalam keterangan persnya, Kamis (15/9/2022).
Tian melihat, komitmen Anies dalam melindungi warga Jakarta juga dilakukan dalam memenuhi hak jaminan kesehatan. Jika sebelumnya yang tercover oleh BPJS Kesehatan sekitar 73-75 persen dari penduduk, saat ini seluruh warga DKI Jakarta semestinya sudah tercover oleh BPJS. Sebab, Anies telah mengalokasikan dana yang cukup besar, yakni mencapai Rp2,1 triliun.
Baca juga: Anies Ajak Delegasi U20 Kolaborasi Hadapi Tantangan Kesehatan hingga Pemulihan Ekonomi Pascapandemi
"Sayangnya harapan Gubernur DKI untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga DKI lewat BPJS masih terbentur dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018" ungkap Tian.
Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ini membatasi warga DKI yang menunggak premi BPJS karena sudah tidak mampu lagi membayar premi, untuk tetap mendapat jaminan kesehatannya.
Warga tetap diwajibkan melunasi tunggakannya. Padahal tunggakan ini disebabkan karena penurunan penghasilan yang didapat warga.
Dalam hal keluhan warga Jakarta terhadap pelayanan kesehatan selama 5 tahun Anies berkuasa, Tian mengatakan mengalami penurunan signifikan. Total selama 5 tahun hanya 1.301 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia.
Terbanyak adalah keluhan terkait rujukan, yaitu keluhan terhadap keluarga pasien yang diminta mencari sendiri RS rujukan oleh RS asal, yaitu sejumlah 863 keluhan.
Di era sebelumnya, Rekan Indonesia sempat menerima 5.231 keluhan. Terbanyak adalah keluhan ditolak oleh RS, antrean yang lama, dan pejabat dinkes yang sulit dihubungi.
Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, mengatakan, kondisi RSUD di Jakarta saat ini banyak mengalami penambahan pelayanan dan kekhususan spesialisasi. Termasuk peningkatan layanan makan pasien yang variatif dan modern dengan tetap menjaga kualitas gizi masakan.
Anies dinilai telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan sehingga warga Jakarta bukan hanya semakin banyak yang terlayani, namun juga dilayani dengan baik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Baca juga: Brand RSUD di Jakarta Berganti Menjadi Rumah Sehat, Anies: Nama Adalah Doa
"Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan reformasi pelayanan kesehatan dan transformasi digital di seluruh unit kesehatan yang ada di Jakarta, meliputi rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan Dinas Kesehatan, patut diapresiasi" ujar Tian dalam keterangan persnya, Kamis (15/9/2022).
Tian melihat, komitmen Anies dalam melindungi warga Jakarta juga dilakukan dalam memenuhi hak jaminan kesehatan. Jika sebelumnya yang tercover oleh BPJS Kesehatan sekitar 73-75 persen dari penduduk, saat ini seluruh warga DKI Jakarta semestinya sudah tercover oleh BPJS. Sebab, Anies telah mengalokasikan dana yang cukup besar, yakni mencapai Rp2,1 triliun.
Baca juga: Anies Ajak Delegasi U20 Kolaborasi Hadapi Tantangan Kesehatan hingga Pemulihan Ekonomi Pascapandemi
"Sayangnya harapan Gubernur DKI untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga DKI lewat BPJS masih terbentur dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018" ungkap Tian.
Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ini membatasi warga DKI yang menunggak premi BPJS karena sudah tidak mampu lagi membayar premi, untuk tetap mendapat jaminan kesehatannya.
Warga tetap diwajibkan melunasi tunggakannya. Padahal tunggakan ini disebabkan karena penurunan penghasilan yang didapat warga.
Dalam hal keluhan warga Jakarta terhadap pelayanan kesehatan selama 5 tahun Anies berkuasa, Tian mengatakan mengalami penurunan signifikan. Total selama 5 tahun hanya 1.301 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia.
Terbanyak adalah keluhan terkait rujukan, yaitu keluhan terhadap keluarga pasien yang diminta mencari sendiri RS rujukan oleh RS asal, yaitu sejumlah 863 keluhan.
Di era sebelumnya, Rekan Indonesia sempat menerima 5.231 keluhan. Terbanyak adalah keluhan ditolak oleh RS, antrean yang lama, dan pejabat dinkes yang sulit dihubungi.
(thm)
Lihat Juga :
