Waspadai Konflik SARA, Dosen UNU Surakarta: Tokohnya Sudah Ada yang Muncul
Selasa, 13 September 2022 - 10:19 WIB
loading...
Dosen Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Dr Amir Mahmud mengungkapkan saat ini harus diwaspadai munculnya bibit-bibit konflik SARA dan politik identitas. Foto/Ist
A
A
A
SOLO - Kelompok radikal sejak dahulu selalu menginginkan bangsa Indonesia penuh dengan konflik dan kekacauan. Sebab, momentum ini akan dimanfaatkan oleh mereka untuk menghancurkan persatuan.
Konflik SARA dan politik identitas di tengah masyarakat yang majemuk hanya akan menguntungkan kelompok radikal.
Baca juga: Meredam Provokasi SARA
Hal itu disampaikan dosen Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Dr Amir Mahmud. Dia menyatakan bahwa saat ini menjelang Pemilu 2024, bibit-bibit seperti konflik SARA dan politik identitas sudah mulai dimainkan kembali guna menggoyahkan stabilitas bangsa yang berlandaskan Pancasila.
”Sekarang ini, hal seperti SARA itu kembali dimunculkan oleh kelompok-kelompok itu. Jadi sudah ada potensi itu. Dan tokoh-tokohnya sudah ada yang muncul meskipun yang lain masih merayap,” ujar Amir Mahmud, Selasa (12/9/2022).
Ia melanjutkan, konflik sekecil apa pun tentunya bisa menjadi peluang dan dipandang sebagai potensi oleh kelompok radikalis untuk kembali mempromosikan sistem kekhilafahan menurut versi mereka, dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
”Mereka itu selalu mencari kesempatan atau ruang yang bisa memperoleh atau meraih yang mana disitu nantinya akan bisa terwujud suatu konflik. Tentunya saat ini gerakan untuk mengganti (bentuk negara) dengan sistem kekhilafahan ini akan selalu digaungkan,” jelas pria yang merupakan Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra Narasi dan Idiologi dari paham Radikal Terorisme ini.
Baca juga: Presiden Jokowi Tak Ingin Ada Isu SARA di Pemilu 2024
Untuk itu, dirinya menilai pentingnya peran bersama guna mewujudkan daya tangkal masyarakat dari provokasi isu dan aksi yang menimbulkan konflik perpecahan, demi menjaga stabilitas, toleransi dan harmoni dalam lingkungan berbangsa bernegara. Dengan cara menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsan.
“Seperti selama ini BNPT sebagai lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat dalam membuat narasi, itu saya pikir harus sudah lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan kepada para stakeholder terkait, lalu untuk segera disosialisasikan,” tuturnya.
Sehingga pria yang meraih Doktoral bidang Antropologi Sosial Agama ini, menilai agar upaya tersebut tidak hanya sekedar pada pertemuan atau sosialisasi semata.
Tetapi juga dimunculkan dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga bisa diharapkan membawa hasil yang riil dan benar-benar efektif mengantisipasi semua gerakan kelompok radikal.
“Terutama kalau kita kaji pada hari ini, misalkan peranan dosen dari pendidikan agama atau universitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan masalah moderasi beragama.Tentunya hal ini adalah untuk mengendurkan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok radikal itu semua di lingkungan masyarakat,” terang kata mantan anggota Pelajar Islam Indonesia ini.
“Karena kita ini didasari oleh lima dasar Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha yang pertama. Inilah Kenapa saya harus membangun nilai-nilai wawasan kebangsaan yang religius. Karena Pancasila ini sangat religius sekali sebenarnya,” ujar lulusan Akademi Militer Afghanistan ini.
Dan pemerintah khususnya, menurut pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1965 tersebut juga harus mengantisipasi agar kedepannya tidak lagi muncul konflik yang memecah belah, dengan meningkatkan peran dan ketegasan mengingat dasar peraturan dan perangkat keamanan yang menurutnya sudah cukup mumpuni.
“Nah kita berharap pemerintah betul-betul masuk kepada perkara ini untuk lebih serius. Jadi bagaimana sekarang memberikan efektivitas dimana peran pemerintah ini dengan lembaga hukum yang ada atau stakeholder yang ada ini dengan perangkat-perangkat keamanan itu yang penting,” ujar Amir.
Amir Mahmud berpesan kepada semua pihak, khususnya para tokoh dan organisasi masyarakat yang moderat untuk senantiasa berusaha merangkul umat, agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta pemahaman agama yang moderat, agar dapat terhindar dari segala bentuk konflik dan provokasi yang mengarah kepada radikalisme.
“Ini bukan persoalan salah satu agama, tapi juga di seluruh agama. Itu juga merupakan suatu potensi tentang perkara radikal itu. Jangan sampai kita disibukan dengan suatu urusan perpecahan yang tidak pernah berhenti. Sehingga karena itulah kita harus pahami pemahaman kebersamaan ini,” pungkasnya.
Konflik SARA dan politik identitas di tengah masyarakat yang majemuk hanya akan menguntungkan kelompok radikal.
Baca juga: Meredam Provokasi SARA
Hal itu disampaikan dosen Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Dr Amir Mahmud. Dia menyatakan bahwa saat ini menjelang Pemilu 2024, bibit-bibit seperti konflik SARA dan politik identitas sudah mulai dimainkan kembali guna menggoyahkan stabilitas bangsa yang berlandaskan Pancasila.
”Sekarang ini, hal seperti SARA itu kembali dimunculkan oleh kelompok-kelompok itu. Jadi sudah ada potensi itu. Dan tokoh-tokohnya sudah ada yang muncul meskipun yang lain masih merayap,” ujar Amir Mahmud, Selasa (12/9/2022).
Ia melanjutkan, konflik sekecil apa pun tentunya bisa menjadi peluang dan dipandang sebagai potensi oleh kelompok radikalis untuk kembali mempromosikan sistem kekhilafahan menurut versi mereka, dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
”Mereka itu selalu mencari kesempatan atau ruang yang bisa memperoleh atau meraih yang mana disitu nantinya akan bisa terwujud suatu konflik. Tentunya saat ini gerakan untuk mengganti (bentuk negara) dengan sistem kekhilafahan ini akan selalu digaungkan,” jelas pria yang merupakan Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra Narasi dan Idiologi dari paham Radikal Terorisme ini.
Baca juga: Presiden Jokowi Tak Ingin Ada Isu SARA di Pemilu 2024
Untuk itu, dirinya menilai pentingnya peran bersama guna mewujudkan daya tangkal masyarakat dari provokasi isu dan aksi yang menimbulkan konflik perpecahan, demi menjaga stabilitas, toleransi dan harmoni dalam lingkungan berbangsa bernegara. Dengan cara menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsan.
“Seperti selama ini BNPT sebagai lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat dalam membuat narasi, itu saya pikir harus sudah lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan kepada para stakeholder terkait, lalu untuk segera disosialisasikan,” tuturnya.
Sehingga pria yang meraih Doktoral bidang Antropologi Sosial Agama ini, menilai agar upaya tersebut tidak hanya sekedar pada pertemuan atau sosialisasi semata.
Tetapi juga dimunculkan dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga bisa diharapkan membawa hasil yang riil dan benar-benar efektif mengantisipasi semua gerakan kelompok radikal.
“Terutama kalau kita kaji pada hari ini, misalkan peranan dosen dari pendidikan agama atau universitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan masalah moderasi beragama.Tentunya hal ini adalah untuk mengendurkan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok radikal itu semua di lingkungan masyarakat,” terang kata mantan anggota Pelajar Islam Indonesia ini.
“Karena kita ini didasari oleh lima dasar Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha yang pertama. Inilah Kenapa saya harus membangun nilai-nilai wawasan kebangsaan yang religius. Karena Pancasila ini sangat religius sekali sebenarnya,” ujar lulusan Akademi Militer Afghanistan ini.
Dan pemerintah khususnya, menurut pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1965 tersebut juga harus mengantisipasi agar kedepannya tidak lagi muncul konflik yang memecah belah, dengan meningkatkan peran dan ketegasan mengingat dasar peraturan dan perangkat keamanan yang menurutnya sudah cukup mumpuni.
“Nah kita berharap pemerintah betul-betul masuk kepada perkara ini untuk lebih serius. Jadi bagaimana sekarang memberikan efektivitas dimana peran pemerintah ini dengan lembaga hukum yang ada atau stakeholder yang ada ini dengan perangkat-perangkat keamanan itu yang penting,” ujar Amir.
Amir Mahmud berpesan kepada semua pihak, khususnya para tokoh dan organisasi masyarakat yang moderat untuk senantiasa berusaha merangkul umat, agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta pemahaman agama yang moderat, agar dapat terhindar dari segala bentuk konflik dan provokasi yang mengarah kepada radikalisme.
“Ini bukan persoalan salah satu agama, tapi juga di seluruh agama. Itu juga merupakan suatu potensi tentang perkara radikal itu. Jangan sampai kita disibukan dengan suatu urusan perpecahan yang tidak pernah berhenti. Sehingga karena itulah kita harus pahami pemahaman kebersamaan ini,” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
