Pemprov Jateng Gelontorkan Rp60 M ke Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM
Kamis, 08 September 2022 - 16:48 WIB
loading...
Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp60 miliar untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Mereka ini di antaranya petani, nelayan, angkutan umum hingga driver ojek online. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM . Mereka ini di antaranya petani, nelayan, angkutan umum hingga driver ojek online.
"Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah atau petani yang sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung" kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantornya, Semarang, Kamis (8/9/2022).
Ganjar menjelaskan, anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2%. Dana bantuan tersebut akan dialokasikan untuk subsidi transportasi, subsidi harga hingga bantuan sosial. Baca juga: Harga BBM Naik, DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pertalite dan Solar
Rinciannya bantuan sosial Rp8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi untuk 10.000 nelayan, subsidi tarif Trans Jateng Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, dan bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah Rp905 juta.
Tak hanya itu, Ganjar juga akan menyalurkan bantuan sosial untuk 4.224 pengemudi angkutan umum dan 17.000 driver ojek online Rp12,7 miliar. Termasuk bantuan untuk pelaku distribusi pangan Rp2,4 miliar.
Kemudian bantuan bahan bakar kendaraan wisata di daerah daya tarik wisata, bantuan untuk 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian hingga bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.
Ganjar menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Selain anggaran Rp60 miliar itu, Ganjar juga akan melobi DPRD Jawa Tengah agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan.
“Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM kan mesti kita tolong juga,” ungkapnya. Baca juga: Pemerintah Diyakini Mampu Mitigasi Inflasi Dampak Penyesuaian BBM
Menyikapi kenaikan harga BBM, Ganjar juga langsung melakukan sejumlah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. Ganjar ingin memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tidak meroket.
Ganjar menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah untuk terus melakukan pemantauan harga komoditas dan memperbarui sistem informasi harganya. Untuk lebih memastikan harga kebutuhan, Ganjar menyebutkan ketersediaan pasokan juga terus diperhatikan. Jika diperlukan operasi pasar, maka Ganjar akan langsung menginstruksikan TPID Jawa Tengah untuk menggelar operasi pasar.
"Saya minta dari sisi hulunya pasokannya sekarang ada apa nggak. Lalu kalo memang diperlukan operasi pasar, kita akan lakukan operasi pasar," tandasnya.
"Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah atau petani yang sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung" kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantornya, Semarang, Kamis (8/9/2022).
Ganjar menjelaskan, anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2%. Dana bantuan tersebut akan dialokasikan untuk subsidi transportasi, subsidi harga hingga bantuan sosial. Baca juga: Harga BBM Naik, DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pertalite dan Solar
Rinciannya bantuan sosial Rp8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi untuk 10.000 nelayan, subsidi tarif Trans Jateng Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, dan bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah Rp905 juta.
Tak hanya itu, Ganjar juga akan menyalurkan bantuan sosial untuk 4.224 pengemudi angkutan umum dan 17.000 driver ojek online Rp12,7 miliar. Termasuk bantuan untuk pelaku distribusi pangan Rp2,4 miliar.
Kemudian bantuan bahan bakar kendaraan wisata di daerah daya tarik wisata, bantuan untuk 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian hingga bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.
Ganjar menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Selain anggaran Rp60 miliar itu, Ganjar juga akan melobi DPRD Jawa Tengah agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan.
“Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM kan mesti kita tolong juga,” ungkapnya. Baca juga: Pemerintah Diyakini Mampu Mitigasi Inflasi Dampak Penyesuaian BBM
Menyikapi kenaikan harga BBM, Ganjar juga langsung melakukan sejumlah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. Ganjar ingin memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tidak meroket.
Ganjar menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah untuk terus melakukan pemantauan harga komoditas dan memperbarui sistem informasi harganya. Untuk lebih memastikan harga kebutuhan, Ganjar menyebutkan ketersediaan pasokan juga terus diperhatikan. Jika diperlukan operasi pasar, maka Ganjar akan langsung menginstruksikan TPID Jawa Tengah untuk menggelar operasi pasar.
"Saya minta dari sisi hulunya pasokannya sekarang ada apa nggak. Lalu kalo memang diperlukan operasi pasar, kita akan lakukan operasi pasar," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
