Pelabelan BPA Dinilai Tidak Ada Urgensinya Bagi Rakyat

Menurutnya, penelitian komprehensif ini dibutuhkan karena kebijakan ini akan berdampak pada sektor industri dan bisnis. "Silakan duduk bersama kembali, libatkan IDI, asosiasi, dokter, peneliti, ahli kimia, kalangan industri. Benar atau tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya jangan diatur, kasihan industri," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena mengatakan, hingga saat ini persoalan tersebut belum dibahas oleh komisi. "Masih pro dan kontra," ucapnya.
Baca juga: Kominfo Cabut Soal Disinformasi Kandungan BPA Galon AMDK

Rencana BPOM ini juga menjadi perhatian dari anggota yang duduk di Komisi IV DPR. Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anggia Erma Rini mengatakan, keberadaan sampah plastik di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kebijakan yang diperlukan adalah mengatur bagaimana supaya sampah plastik dari galon sekali pakai tidak semakin membanjiri lingkungan.

"Sekuat apa pun atau serijit apa pun di hilirnya kalau hulunya nggak ada aturan tentu lingkungan pasti akan terancam dan ini bahaya," ujarnya.

Dia juga prihatin atas beredarnya iklan-iklan untuk penggunaan air minum dalam kemasan yang berasal dari galon sekali pakai. "Itu kan mengerikan, banyak data yang menunjukkan itu setiap hari berapa galon atau sampah plastik minuman ada berapa banyak itu. Itu merusak dan seharusnya dipikirkan dua kali lah harus dievaluasi, dilihat dulu plus minusnya seperti apa," katanya.