Pelabelan BPA Dinilai Tidak Ada Urgensinya Bagi Rakyat
Selasa, 06 September 2022 - 21:21 WIB
loading...
DPR meminta BPOM tidak terburu-buru membuat aturan tentang pelabelan BPA pada galon guna ulang karena tidak ada urgensinya untuk rakyat. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM ) tidak terburu-buru membuat aturan tentang pelabelan BPA pada galon guna ulang karena tidak ada urgensinya untuk rakyat. Sebaliknya, BPOM harus melakukan penelitian komprehensif di dalam negeri dengan melibatkan stakeholder sebanyak mungkin baik yang pro maupun kontra.
Penelitian ini diperlukan karena persoalan pelabelan BPA bukan hanya berdampak pada industri dan bisnis tetapi juga persoalan lingkungan berupa peningkatkan sampah plastik.
Baca juga: Isu BPA Galon Guna Ulang, Praktisi Media Minta Semua Pihak Berkomunikasi dengan BPOM
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo mengapresiasi upaya BPOM melindungi kesehatan masyarakat karena BPOM memang bertugas mengurusi hal tersebut.
Namun, BPOM harus melakukan penelitian komprehensif di dalam negeri. Tak hanya melibatkan peneliti yang pro dengan pendapat BPOM, tetapi peneliti yang tidak sependapat dengan BPOM juga harus dilibatkan.
"Dokter harus dilibatkan, akademisi, NGO, dan stakeholder lainnya. Jangan serta merta. Kalau memang BPA ada kaitan langsung dengan penyakit maka aturan itu silakan dibikin, tapi kalau nggak ada kaitan ya jangan atau dikait-kaitkan," ujarnya, Selasa (6/9/2022).
Penelitian ini diperlukan karena persoalan pelabelan BPA bukan hanya berdampak pada industri dan bisnis tetapi juga persoalan lingkungan berupa peningkatkan sampah plastik.
Baca juga: Isu BPA Galon Guna Ulang, Praktisi Media Minta Semua Pihak Berkomunikasi dengan BPOM
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo mengapresiasi upaya BPOM melindungi kesehatan masyarakat karena BPOM memang bertugas mengurusi hal tersebut.
Namun, BPOM harus melakukan penelitian komprehensif di dalam negeri. Tak hanya melibatkan peneliti yang pro dengan pendapat BPOM, tetapi peneliti yang tidak sependapat dengan BPOM juga harus dilibatkan.
"Dokter harus dilibatkan, akademisi, NGO, dan stakeholder lainnya. Jangan serta merta. Kalau memang BPA ada kaitan langsung dengan penyakit maka aturan itu silakan dibikin, tapi kalau nggak ada kaitan ya jangan atau dikait-kaitkan," ujarnya, Selasa (6/9/2022).
Lihat Juga :
