Dishub DKI Tak Minta Tambahan Subsidi Tarif Integrasi 3 Moda Transportasi Massal
Rabu, 31 Agustus 2022 - 12:32 WIB
loading...
Tiga transportasi massal Jakarta, Transjakarta,MRT, dan LRT. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Perhubungan ( Dishub ) tidak akan mengajukan tambahan subsidi ke DPRD DKI soal tarif integrasi tiga moda transportasi massal Jakarta, yakni Transjakarta, MRT, dan LRT. Sebab, sudah cukup dibiayai menggunakan anggaran Public Service Obligationatau PSO.
"Mencermati besaran subsidi saat ini, itu tidak akan ada penambahan subsidi (tarif integrasi)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/8/2022). Baca juga: Tarif Integrasi, DKI Perbarui Sistem Tiket Layanan Transjakarta
Syafrin menambahkan, untuk tahun pertama ini dan tahun kedua 2023, Dishub DKI memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi. Namun, ia tidak merinci proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi yang saat ini memasuki masa uji coba selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2022.
"Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung. Saat ini kami terus lakukan simulasi," ujarnya.
Syafrin menjelaskan besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal Jakarta pada 2019 mencapai Rp14 miliar. Kemudian pada 2020 mencapai Rp4 miliar dan 2021 mencapai Rp6 miliar.
Menurutnya, besaran subsidi itu berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda.
Sedangkan berdasarkan data Dishub DKI, dana PSO transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Meski ada perubahan besaran subsidi tarif integrasi, Syafrin memastikan akan ada peningkatan pengguna transportasi massal di Jakarta.
Meski memastikan akan ada perubahan besaran subsidi akibat tarif integrasi tiga moda angkutan umum itu. Kendati demikian, dalam jangka panjang Syafrin memastikan akan ada peningkatan penggunaan transportasi massal setelah tarif integrasi sebesar Rp10.000 tersebut.
"Berdasarkan hitungan salah satu konsultan, apabila pengguna meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan operator," ucapnya. Baca juga: Simak! Tarif Integrasi JakLingko Rp10 Ribu Berlaku Agustus
Selain itu, Syafrin mengatakan, biaya lain yang dikeluarkan pemerintah termasuk untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diyakini akan turun seiring beralihnya penggunaan kendaraan pribadi.
Tak hanya itu, tingkat polusi udara juga diharapkan menurun karena masyarakat diperkirakan makin banyak menggunakan transportasi massal.
"Satu hal yang paling utama adalah dengan integrasi kami harap semakin banyak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal," tuturnya.
"Mencermati besaran subsidi saat ini, itu tidak akan ada penambahan subsidi (tarif integrasi)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/8/2022). Baca juga: Tarif Integrasi, DKI Perbarui Sistem Tiket Layanan Transjakarta
Syafrin menambahkan, untuk tahun pertama ini dan tahun kedua 2023, Dishub DKI memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi. Namun, ia tidak merinci proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi yang saat ini memasuki masa uji coba selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2022.
"Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung. Saat ini kami terus lakukan simulasi," ujarnya.
Syafrin menjelaskan besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal Jakarta pada 2019 mencapai Rp14 miliar. Kemudian pada 2020 mencapai Rp4 miliar dan 2021 mencapai Rp6 miliar.
Menurutnya, besaran subsidi itu berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda.
Sedangkan berdasarkan data Dishub DKI, dana PSO transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Meski ada perubahan besaran subsidi tarif integrasi, Syafrin memastikan akan ada peningkatan pengguna transportasi massal di Jakarta.
Meski memastikan akan ada perubahan besaran subsidi akibat tarif integrasi tiga moda angkutan umum itu. Kendati demikian, dalam jangka panjang Syafrin memastikan akan ada peningkatan penggunaan transportasi massal setelah tarif integrasi sebesar Rp10.000 tersebut.
"Berdasarkan hitungan salah satu konsultan, apabila pengguna meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan operator," ucapnya. Baca juga: Simak! Tarif Integrasi JakLingko Rp10 Ribu Berlaku Agustus
Selain itu, Syafrin mengatakan, biaya lain yang dikeluarkan pemerintah termasuk untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diyakini akan turun seiring beralihnya penggunaan kendaraan pribadi.
Tak hanya itu, tingkat polusi udara juga diharapkan menurun karena masyarakat diperkirakan makin banyak menggunakan transportasi massal.
"Satu hal yang paling utama adalah dengan integrasi kami harap semakin banyak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal," tuturnya.
(mhd)
Lihat Juga :
