Saksi Ahli Sebut Pertemuan Ade Yasin dengan Auditor BPK Bukan Pelanggaran

Senin, 29 Agustus 2022 - 20:51 WIB
loading...
Saksi Ahli Sebut Pertemuan Ade Yasin dengan Auditor BPK Bukan Pelanggaran
Saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Wiryawan Chandra saat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (29/8/2022). Foto/Ist
A A A
BANDUNG - Saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Wiryawan Chandra menyebutkan bahwa adanya pertemuan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dengan auditor BPK bukan pelanggaran. Sehingga bukan termasuk pelanggaran dalam perkara dugaan suap mengenai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Wiryawan yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta saat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (29/8/2022), menerangkan bahwa pertemuan tersebut dibolehkan sebagai pintu untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah.

Baca juga: Eksepsi Ditolak, Tekanan Terhadap Kasus Ade Yasin Kuat?

"Ruang-ruang pertemuan itu memang disediakan untuk perbaikan. Mempersilahkan kepala daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya saat hadir secara daring dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Hera Kartiningsih.

Pasalnya, BPK memberi peluang kepada institusi yang diperiksa untuk memperbaiki laporan keuangan jika terdapat temuan-temuan di lapangan oleh auditor BPK.

"Prinsipnya harus mengefektifkan pelaksanaan Undang-undang. Kalau pertemuan-pertemuan tadi ini harus dalam rangka mengefektifkan hasil-hasil dari auditor tadi," terang Wiryawan.

Sementara, saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Ade Yasin, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Arsan Latif menyebutkan bahwa perbaikan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi institusi pemerintah setelah melalui proses pemeriksaan oleh BPK RI.

"Jika kepala daerah tidak memperbaiki kewajibannya (temuan BPK), ini malah menjadi pertanyaan," kata Arsan.

Baca juga: Diperiksa Intensif, Ini Kronologi OTT Bupati Bogor Ade Yasin

Dia kemudian menjawab terkait upaya mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang disebut-sebut menjadi motif Pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan suap untuk memperoleh opini WTP.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1870 seconds (11.252#12.26)