Anggaran Pemda di Sumut yang Mengendap di Bank Tembus Rp35,4 Triliun
Kamis, 25 Agustus 2022 - 20:45 WIB
loading...
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan sebanyak Rp35,4 triliun anggaran pemerintah daerah di Sumatera Utara mengendap di bank. Foto/Ist
A
A
A
MEDAN - Sebanyak Rp35,4 triliun anggaran pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara mengendap di bank. Terbanyak merupakan anggaran pemda kabupaten/kota.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan hal itu saat rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Penyerapan Anggaran, PMK dan Narkoba bersama Forkopimda dan Bupati/Wali Kota Se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (25/8/2022).
Baca juga: Anggaran Daerah Masih Mengendap di Bank, Pemda Harus Peka Krisis
Edy memaparkan dari total Rp35,4 triliun itu, maka Rp7,4 triliun merupakan anggaran pemerintah provinsi. Sementara sisanya senilai Rp28 triliun milik pemerintah kabupaten/kota.
Gubernurberharap anggaran yang sudah tersedia itu dapat segera direalisasikan di tahun anggaran ini yang tersisa 4 bulan lagi.
“Jadi, kita perlu evaluasi ini. Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Bahkan lima hari lalu kita sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo. Maka, ini perlu evaluasi bersama sehingga saya mengumpulkan pada OPD, bupati, wali kota se Sumut dan seluruh Forkopimda di sini. Ini perlu di evaluasi dan menjadi perhatian oleh kita,” ungkapnya.
Edy memaparkan, penyerapan APBD paling rendah saat ini ada di Nias Barat, yakni sebesar 25 persen. Kemudian disusul Padang Lawas 29 persen, Padang Sidimpuan 30 persen, Nias 31 persen, Labuhan Batu, Karo dan Nias Utara sebesar 33 persen, Toba dan Deli Serdang sebesar 34 persen, Pematang Siantar dan Samosir masih 35 persen.
Baca juga: Ganjar Nyatakan Uang Daerah Mengendap di Bank Bukan Kesengajaan
Daerah lainnya, Labuhanbatu Selatan dan Pakpak Bharat 37 persen, Batu Bara, Medan, Nias Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal 38 persen. Lalu, Kota Binjai, Tebing Tinggi dan Sibolga 39 persen. Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Utara masih 41 persen sama dengan Tapanuli Selatan yang juga baru 41 persen.
Sedangkan untuk Langkat, Tanjung Balai, Dairi, Tapanuli Utara sebesar 42 persen. Serdang Bedagai sebesar 44 persen. Gunung Sitoli sebesar 45 persen. Asahan 46 persen, Tapanuli Tengah 49 persen.
"Saya sudah menyurati kepada kabupaten/kota pada tanggal 2 Juni 2022 untuk memepercepat realisasi anggaran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Sumut. Melakukan realokasi, recofusing, untuk kegiatan pemberian bibit, bantuan saprodi, dan pelatihan bagi pelaku ekonomi," pungkasnya.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan hal itu saat rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Penyerapan Anggaran, PMK dan Narkoba bersama Forkopimda dan Bupati/Wali Kota Se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (25/8/2022).
Baca juga: Anggaran Daerah Masih Mengendap di Bank, Pemda Harus Peka Krisis
Edy memaparkan dari total Rp35,4 triliun itu, maka Rp7,4 triliun merupakan anggaran pemerintah provinsi. Sementara sisanya senilai Rp28 triliun milik pemerintah kabupaten/kota.
Gubernurberharap anggaran yang sudah tersedia itu dapat segera direalisasikan di tahun anggaran ini yang tersisa 4 bulan lagi.
“Jadi, kita perlu evaluasi ini. Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Bahkan lima hari lalu kita sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo. Maka, ini perlu evaluasi bersama sehingga saya mengumpulkan pada OPD, bupati, wali kota se Sumut dan seluruh Forkopimda di sini. Ini perlu di evaluasi dan menjadi perhatian oleh kita,” ungkapnya.
Edy memaparkan, penyerapan APBD paling rendah saat ini ada di Nias Barat, yakni sebesar 25 persen. Kemudian disusul Padang Lawas 29 persen, Padang Sidimpuan 30 persen, Nias 31 persen, Labuhan Batu, Karo dan Nias Utara sebesar 33 persen, Toba dan Deli Serdang sebesar 34 persen, Pematang Siantar dan Samosir masih 35 persen.
Baca juga: Ganjar Nyatakan Uang Daerah Mengendap di Bank Bukan Kesengajaan
Daerah lainnya, Labuhanbatu Selatan dan Pakpak Bharat 37 persen, Batu Bara, Medan, Nias Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal 38 persen. Lalu, Kota Binjai, Tebing Tinggi dan Sibolga 39 persen. Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Utara masih 41 persen sama dengan Tapanuli Selatan yang juga baru 41 persen.
Sedangkan untuk Langkat, Tanjung Balai, Dairi, Tapanuli Utara sebesar 42 persen. Serdang Bedagai sebesar 44 persen. Gunung Sitoli sebesar 45 persen. Asahan 46 persen, Tapanuli Tengah 49 persen.
"Saya sudah menyurati kepada kabupaten/kota pada tanggal 2 Juni 2022 untuk memepercepat realisasi anggaran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Sumut. Melakukan realokasi, recofusing, untuk kegiatan pemberian bibit, bantuan saprodi, dan pelatihan bagi pelaku ekonomi," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
