Nelayan Ditembak Tentara PNG saat Cari Ikan, Pemprov Papua Minta Pusat Layangkan Surat Protes
loading...
Pemerintah Provinsi Papua mendorong Pemerintah Pusat segera melayangkan surat protes terkait penembakan kapal ikan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini (PNG). Foto SINDOnews
A
A
A
MARAUKE - Pemerintah Provinsi Papua mendorong Pemerintah Pusat segera melayangkan surat protes terkait penembakan kapal ikan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini (PNG). Pada peristiwa penembakan yang terjadi Senin (22/8/2022) di perairan Pulau Turi, Papua Nugini tersebut, satu orang nelayan tewas.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzanna Wanggai menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dan kejelasan dari pemerintah Papua Nugini terkait peristiwa ini.
"Memang kalau kita lihat seperti begini, nelayan kita juga salah karena mereka menangkap ikan sudah masuk di wilayah perairan Papua Nugini. Namun kita juga harus melihat kejadian penembakan ini tidak manusiawi. Mereka (tentara PNG) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan," kata Susi kepada wartawan usai mendampingi Sekda dalam rapat bersama Forkopimda Merauke dan Stake Holder perbatasan RI-PNG di wilayah Merauke, di kantor Bupati, kepada wartawan di Merauke, Rabu (24/8/2022).
Pihaknya mendorong pemerintah agar membuat surat protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini. Sejauh ini, lanjutnya, fungsi pengawasan di wilayah perbatasan belum maksimal. "Tentunya dengan peristiwa ini akan menjadi evaluasi bagi kami semua dan juga terhadap para nelayan. Sebab ini bukan kali pertama terjadi. Bahwa dimana ada tempat yang bagus untuk mencari ikan, maka mereka pasti datang ke sana, tanpa memikirkan nyawa. Tentunya ini jadi pelajaran berharga bagi nelayan kita," ujar Susi.
Ia menambahkan, meski terjadi peristiwa ini namun hubungan baik antara kedua negara Indonesia dan PNG harus tetap terjaga. "Ke depan kita akan komunikasikan lagi dengan baik. Nanti ada forum-forum diskusi, dimana kita akan duduk bicara bersama terkait dengan bagaimana, kenapa sampai seperti ini. Tentu kita akan bersama membahasnya dengan Kementerian Luar Negeri," harapnya.
Pada kesempatan itu, Susi juga menjelaskan terkait dua kapal ikan asal Merauke yang dinyatakan hilang saat peristiwa penembakan terjadi. "Dua kapal sampai saat ini kita belum tahu keberadaan dan kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan pemerintah kita di Papua Nugini dalam hal ini Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo untuk terus komunikasi intens dengan otoritas terkait di Papua Nugini," katanya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzanna Wanggai menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dan kejelasan dari pemerintah Papua Nugini terkait peristiwa ini.
"Memang kalau kita lihat seperti begini, nelayan kita juga salah karena mereka menangkap ikan sudah masuk di wilayah perairan Papua Nugini. Namun kita juga harus melihat kejadian penembakan ini tidak manusiawi. Mereka (tentara PNG) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan," kata Susi kepada wartawan usai mendampingi Sekda dalam rapat bersama Forkopimda Merauke dan Stake Holder perbatasan RI-PNG di wilayah Merauke, di kantor Bupati, kepada wartawan di Merauke, Rabu (24/8/2022).
Pihaknya mendorong pemerintah agar membuat surat protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini. Sejauh ini, lanjutnya, fungsi pengawasan di wilayah perbatasan belum maksimal. "Tentunya dengan peristiwa ini akan menjadi evaluasi bagi kami semua dan juga terhadap para nelayan. Sebab ini bukan kali pertama terjadi. Bahwa dimana ada tempat yang bagus untuk mencari ikan, maka mereka pasti datang ke sana, tanpa memikirkan nyawa. Tentunya ini jadi pelajaran berharga bagi nelayan kita," ujar Susi.
Ia menambahkan, meski terjadi peristiwa ini namun hubungan baik antara kedua negara Indonesia dan PNG harus tetap terjaga. "Ke depan kita akan komunikasikan lagi dengan baik. Nanti ada forum-forum diskusi, dimana kita akan duduk bicara bersama terkait dengan bagaimana, kenapa sampai seperti ini. Tentu kita akan bersama membahasnya dengan Kementerian Luar Negeri," harapnya.
Pada kesempatan itu, Susi juga menjelaskan terkait dua kapal ikan asal Merauke yang dinyatakan hilang saat peristiwa penembakan terjadi. "Dua kapal sampai saat ini kita belum tahu keberadaan dan kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan pemerintah kita di Papua Nugini dalam hal ini Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo untuk terus komunikasi intens dengan otoritas terkait di Papua Nugini," katanya.
(don)
Lihat Juga :
