Gubernur Tegaskan Realokasi Penggunaan Anggaran COVID-19 Diawasi Ketat

MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Sulsel, menerapkan prinsip akuntabilitas dan diawasi penegak hukum.

Hal itu ia sampaikan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 Se-Sulsel bersama jajaran Forkopimda Sulsel dan Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah VIII, Selasa, (30/06/2020) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel .



Dalam laporannya, Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran penanganan COVID-19 senilai Rp 500 Miliar. Jumlah ini difokuskan pada tiga kegiatan prioritas yakni penanganan kesehatan dan keselamatan dengan nilai realisasi Rp130 miliar lebih dari nilai anggaran yang disediakan Rp 291,741 miliar. Untuk penyediaan jaring pengaman sosial telah direalisasikan Rp16,301 miliar dari anggaran yang tersedia senilai Rp24,801 miliar.

Sedangkan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi dengan alokasi anggaran tersedia Rp 183 miliar belum direalisasikan.

Nurdin Abdullah menegaskan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Sulsel menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pendampingan langsung dari Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi.
Pendampingan ini, kata Nurdin termasuk pada penyaluran berbagai bantuan yang masuk melalui Pemprov Sulsel.

"Sulsel walaupun refocusing Rp500 miliar, setengah saja belum terpakai, karena rasa gotong royong tinggi di Sulsel," ujarnya.

"Semua betul-betul menggunakan prinsip akuntabilitas pendampingan dari inspektorat dan kejaksaan tinggi," lanjut Nurdin Abdullah.

Ia kembali menegaskan, anggaran besar yang tersedia saat ini tidak dapat menuntaskan penanganan COVID-19 tanpa komitmen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.

"Kasus positif terus melonjak di Sulawesi Selatan karena masyarakat yang sudah jenuh tinggal di rumah keluar tidak mengindahkan protokol kesehatan, hasilnya kita lihat kasus perhari terus meningkat," kata dia.

Tingginya angka positif COVID-19 di Sulsel, kata Nurdin, disebabkan oleh transmisi lokal akibat ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan masyarakat pada bahaya COVID-19 . Untuk itu, ia menilai upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat perlu dioptimalkan.



“Bahu membahu dan bergotong royong melakukan sosialisasi dan mengedukasi di samping itu kita perlu memasifkan tracing, memasifkan testing hingga memaksimalkan PCR dengan pengusulan alat yang memiliki akurasi sama dengan PCR yang hasilnya bisa keluar dalam hitungan menit,” sebutnya.

Kepolisian Daerah Sulsel sebagai bagian dari gugus tugas perecepatan penanganan COVID-19 di Sulsel mencatat beberapa titik rawan korupsi pada penanganan Covid-19. Pertama, dalam sistem pengadaaan barang dan jasa, penyelenggaraan bantuan sosial, dan sumbangan pihak ketiga, serta pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk itu, Langkah antisipatif yang dilakukan koordinasi dan asistensi pada gugus tugas kewilayahan dengan memperoleh informasi anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan Covid, melakukan upaya pengawasan dan pemantauan terhadapa penyaluran bansos maupun bantuan langsung tunai, serta memaksimalkan pengelolaan pengaduan,” papar Kapolda Sulsel, Irjen Mas Guntur Laupe.

Koordinator Korsupgah KPK Wilayah VIII, Dian Patria meminta pemerintah daerah memaksimalkan pengawasan pada penggunaan anggaran COVID-19 agar tepat guna dan tepat sasaran.

“Jangan sampai ada mark-up dalam pengadaan alat kesehatan dan sebagainya,” tegas Dian.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel bersama seluruh jajaran Forkopimda melaksanakan rapat koordinasi akuntabilitas penggunaan anggaran COVID-19 sebagai respon terhadap imbauan presiden dalam upaya memaksimlakan penanganan COVID-19 dan akuntabilitas penggunaan anggaran.