Komisi 8 DPR RI Temukan ASN Jadi Penerima Bantuan Covid 19
Selasa, 30 Juni 2020 - 17:18 WIB
loading...
Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menilai pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) di Provinsi Banten amburadul. Foto SINDOnes
A
A
A
SERANG - Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menilai pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) di Provinsi Banten amburadul. Padahal, Banten rencananya akan dijadikan provinsi percontohan terkait validasi data penduduk penerima Bansos.
Ketua komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dalam paparannya mengatakan, dampak Covid-19 sangat terasa kepada target pertumbuhan ekonomi, defisitnya juga sampai 7 persen. Ibarat perusahaan, kata dia, kondisi tersebut sudah masuk katagori bangkrut. "Kunci dari masalah ini harus bahu membahu dari RT/RW sampai pemerintah pusat untuk bersinergi,” katanya, Selasa (30/6/2020).
Yandri melanjutkan, seluruh tingkat pemerintah dari pusat sampai desa melakukan penyaluran bantuan pada masa Covid-19. Seluruh kegiatan bantuan itu harus ditunjang dengan validasi data yang akurat dan tepat sasaran penerima bantuan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi akan amburadul, tidak merata dan kemungkinan besar akan salah sasaran.
“Di Cipocok (Kota Serang) ada ASN yang menerima bantuan, padahal jika dilihat dari indeks persyaratan penerimanya tidak masuk kategori. Ini harus segera dibenahi, agar jangan sampai menjadi polemik baru di masyarakat,” jelasnya. (Baca: Pengedar Ganja Jaringan Lapas Dibongkar Polda Maluku Utara )
Menurut dia, antara data dari kepala desa dengan yang diberikan bantuan saat pencairan itu tidak cocok. Hal itu kemudian menjadi dilematis, karena kepala desa yang disalahkan. Bahkan tidak sedikit kantor desa yang didemo atau bahkan terjadi kekerasan fisik.
Ketua komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dalam paparannya mengatakan, dampak Covid-19 sangat terasa kepada target pertumbuhan ekonomi, defisitnya juga sampai 7 persen. Ibarat perusahaan, kata dia, kondisi tersebut sudah masuk katagori bangkrut. "Kunci dari masalah ini harus bahu membahu dari RT/RW sampai pemerintah pusat untuk bersinergi,” katanya, Selasa (30/6/2020).
Yandri melanjutkan, seluruh tingkat pemerintah dari pusat sampai desa melakukan penyaluran bantuan pada masa Covid-19. Seluruh kegiatan bantuan itu harus ditunjang dengan validasi data yang akurat dan tepat sasaran penerima bantuan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi akan amburadul, tidak merata dan kemungkinan besar akan salah sasaran.
“Di Cipocok (Kota Serang) ada ASN yang menerima bantuan, padahal jika dilihat dari indeks persyaratan penerimanya tidak masuk kategori. Ini harus segera dibenahi, agar jangan sampai menjadi polemik baru di masyarakat,” jelasnya. (Baca: Pengedar Ganja Jaringan Lapas Dibongkar Polda Maluku Utara )
Menurut dia, antara data dari kepala desa dengan yang diberikan bantuan saat pencairan itu tidak cocok. Hal itu kemudian menjadi dilematis, karena kepala desa yang disalahkan. Bahkan tidak sedikit kantor desa yang didemo atau bahkan terjadi kekerasan fisik.
Lihat Juga :
