GAMKI Jatim Desak Penanganan Kasus Brigadir J Diungkap secara Transparan
Minggu, 07 Agustus 2022 - 12:48 WIB
loading...
GAMKI Jatim mendesak penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diungkap secara transparan ke publik. Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jatim mendesak penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diungkap secara transparan ke publik. Hal itu agar tidak menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat.
"Kami menyikapi ini karena keresahan dan dorongan dari beberapa kelompok masyarakat. Sehingga kami DPD GAMKI Jatim menyampaikan sikap kami atas persoalan ini," ujar Ketua DPD GAMKI Jatim, Arnold L Panjaitan, Minggu (7/8/2022).
Baca juga: Penjelasan Polri soal Status Hukum Ferdy Sambo yang Ditahan di Mako Brimob
GAMKI Jatim juga mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pembersihan di internal Polri.
"Mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jawa Timur," ujar Arnold.
Dia menambahkan, ada lima poin pernyataan sikap lengkap DPD GAMKI Jatim terkait kasus penembakan .
Pertama, meminta penanganan kasus pembunuhan Brigadir J diungkap faktanya secara transparan ke publik dan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Hal itu agar tidak menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat terhadap Polisi.
Baca juga: Dugaan Pelanggaran Etik Ferdy Sambo, Mahfud MD: Mempercepat Usut Kasus Pidananya
Selanjutnya mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri. Langkah tersebut baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jatim.
Ketiga, Kapolri harus tegas menindak oknum-oknum kepolisian yang melakukan perbuatan yang bisa menjadi preseden buruk terhadap institusi Polri sebagai institusi penegak hukum. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri tetap terjaga.
Keempat, jika Tim Khusus yang dibentuk Kapolri tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir J dengan cepat, maka pihaknya meminta Kapolri mempertimbangkan untuk mengganti dengan yang dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat serta terbuka, agar pelaku dapat ditindak setegas-tegasnya.
Terakhir, kasus oknum polisi berulah sudah sangat sering terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur.
Oleh karena itu, GAMKI Jatim meminta agar Kapolda Jatim menertibkan dan menindak tegas oknum polisi yang mencoreng nama baik institusi Polri.
"Kami menyikapi ini karena keresahan dan dorongan dari beberapa kelompok masyarakat. Sehingga kami DPD GAMKI Jatim menyampaikan sikap kami atas persoalan ini," ujar Ketua DPD GAMKI Jatim, Arnold L Panjaitan, Minggu (7/8/2022).
Baca juga: Penjelasan Polri soal Status Hukum Ferdy Sambo yang Ditahan di Mako Brimob
GAMKI Jatim juga mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pembersihan di internal Polri.
"Mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jawa Timur," ujar Arnold.
Dia menambahkan, ada lima poin pernyataan sikap lengkap DPD GAMKI Jatim terkait kasus penembakan .
Pertama, meminta penanganan kasus pembunuhan Brigadir J diungkap faktanya secara transparan ke publik dan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Hal itu agar tidak menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat terhadap Polisi.
Baca juga: Dugaan Pelanggaran Etik Ferdy Sambo, Mahfud MD: Mempercepat Usut Kasus Pidananya
Selanjutnya mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri. Langkah tersebut baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jatim.
Ketiga, Kapolri harus tegas menindak oknum-oknum kepolisian yang melakukan perbuatan yang bisa menjadi preseden buruk terhadap institusi Polri sebagai institusi penegak hukum. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri tetap terjaga.
Keempat, jika Tim Khusus yang dibentuk Kapolri tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir J dengan cepat, maka pihaknya meminta Kapolri mempertimbangkan untuk mengganti dengan yang dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat serta terbuka, agar pelaku dapat ditindak setegas-tegasnya.
Terakhir, kasus oknum polisi berulah sudah sangat sering terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur.
Oleh karena itu, GAMKI Jatim meminta agar Kapolda Jatim menertibkan dan menindak tegas oknum polisi yang mencoreng nama baik institusi Polri.
(shf)
Lihat Juga :
