PMKRI Maumere Desak Kejari Sikka Bongkar Penyalahgunaan Dana BTT 2021
Jum'at, 05 Agustus 2022 - 20:54 WIB
loading...
Demo PMKRI Maumere. Foto: Joni/SINDOnews
A
A
A
SIKKA - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Maumere, menilai penyalahgunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) 2021 sebagai kejahatan kemanusiaan.
Apalagi, dugaan penyalahgunaan dana BTT itu dilakukan saat pandemi Covid-19.
Ketua Presidium PMKRI, Kris Sologus Dami mengatakan, penyelewengan dana BTT ini merupakan bentuk kejahatan yang tersistematis dan melibatkan banyak pihak.
Baca juga: Kerahkan Mahasiswa PMKRI, Mantan Bupati Sikka Demo Kantor Kejari
"Patut diduga adanya penggelapan dalam jabatan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana yang menyebabkan kerugian negara," katanya, dalam pesan tertulis, Kamis (4/8/2022).
Lebih lanjut, pihaknya mendesak Kejari Sikka agar berlaku transparan dalam mengungkap kasus ini ke publik.
"Usut tuntas kasus BTT. Proses hukum tidak boleh tebang pilih, sebab korupsi dana kebencanaan yang akan menimbulkan bencana baru yang lebih besar terhadap perekonomian nasional," sambungnya.
Baca: PMKRI Sayangkan Cuitan Ferdinand Hutahaean
Pihaknya juga menyatakan, Kejari Sikka untuk segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang menenuhi unsur.
"Segera tetapkan sebagai tersangka pihak-pihak yang telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab secara nyata, telah ada kerugian keuangan negara," ungkapnya.
Begitu pun dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam penyelewengan itu
"Segera periksa pihak-pihak yang turut serta dan turut menikmati penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi kebencanaan, sebab jelas dari perspektif hukum dalam Pasal 55 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana," sambungnya.
Baca: Bantai 4 Orang Petani, PP PMKRI Desak Satgas Tinombala Habisi Kelompok Teroris di Poso
Terakhir, pihaknya berharap, dugaan kasus penyelewengan dana BTT itu tidak berhenti di 4 kegiatan penanganan Covid-19.
"Sampai pada titik ini penyidikan baru sampai pada dugaan penyelewengan 4 kegiatan penanganan Covid-19, namun belum menyentuh pada 20 program penanganan tanggap darurat bencana yang berupa pembangunan fisik," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, mantan Bupati Sikka Alex Longginus mengerahkan mahasiswa PMKRI demo di Kejari Sikka.
Baca: Peduli Dampak PPKM Darurat, PMKRI Bagikan Paket Sembako untuk Panti Asuhan
Menurut Kris Sologus Dami, hal itu tidak tepat. Karena Alex Longginus merupakan anggota PMKRI yang terlibat dalam aksi sebelumnya. Sehingga, hal itu tidak tepat.
"Tidak benar kalau PMKRI dikerahkan mantan Bupati Alex Longginus. Secara organisatoris, sebenarnya PMKRI yang kerahkan Kaka Alex Longginus, beliau sebagai anggota penyatu PMKRI yang dalam aksi kemarin turut terlibat dan diberi ruang oleh DPC untuk orasi," tukasnya.
Apalagi, dugaan penyalahgunaan dana BTT itu dilakukan saat pandemi Covid-19.
Ketua Presidium PMKRI, Kris Sologus Dami mengatakan, penyelewengan dana BTT ini merupakan bentuk kejahatan yang tersistematis dan melibatkan banyak pihak.
Baca juga: Kerahkan Mahasiswa PMKRI, Mantan Bupati Sikka Demo Kantor Kejari
"Patut diduga adanya penggelapan dalam jabatan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana yang menyebabkan kerugian negara," katanya, dalam pesan tertulis, Kamis (4/8/2022).
Lebih lanjut, pihaknya mendesak Kejari Sikka agar berlaku transparan dalam mengungkap kasus ini ke publik.
"Usut tuntas kasus BTT. Proses hukum tidak boleh tebang pilih, sebab korupsi dana kebencanaan yang akan menimbulkan bencana baru yang lebih besar terhadap perekonomian nasional," sambungnya.
Baca: PMKRI Sayangkan Cuitan Ferdinand Hutahaean
Pihaknya juga menyatakan, Kejari Sikka untuk segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang menenuhi unsur.
"Segera tetapkan sebagai tersangka pihak-pihak yang telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab secara nyata, telah ada kerugian keuangan negara," ungkapnya.
Begitu pun dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam penyelewengan itu
"Segera periksa pihak-pihak yang turut serta dan turut menikmati penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi kebencanaan, sebab jelas dari perspektif hukum dalam Pasal 55 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana," sambungnya.
Baca: Bantai 4 Orang Petani, PP PMKRI Desak Satgas Tinombala Habisi Kelompok Teroris di Poso
Terakhir, pihaknya berharap, dugaan kasus penyelewengan dana BTT itu tidak berhenti di 4 kegiatan penanganan Covid-19.
"Sampai pada titik ini penyidikan baru sampai pada dugaan penyelewengan 4 kegiatan penanganan Covid-19, namun belum menyentuh pada 20 program penanganan tanggap darurat bencana yang berupa pembangunan fisik," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, mantan Bupati Sikka Alex Longginus mengerahkan mahasiswa PMKRI demo di Kejari Sikka.
Baca: Peduli Dampak PPKM Darurat, PMKRI Bagikan Paket Sembako untuk Panti Asuhan
Menurut Kris Sologus Dami, hal itu tidak tepat. Karena Alex Longginus merupakan anggota PMKRI yang terlibat dalam aksi sebelumnya. Sehingga, hal itu tidak tepat.
"Tidak benar kalau PMKRI dikerahkan mantan Bupati Alex Longginus. Secara organisatoris, sebenarnya PMKRI yang kerahkan Kaka Alex Longginus, beliau sebagai anggota penyatu PMKRI yang dalam aksi kemarin turut terlibat dan diberi ruang oleh DPC untuk orasi," tukasnya.
(san)
Lihat Juga :
