Kerahkan Mahasiswa PMKRI, Mantan Bupati Sikka Demo Kantor Kejari
loading...
Mantan Bupati Sikka pimpin demo ke kantor Kejari. Foto: Joni/SINDOnews
A
A
A
SIKKA - Mantan Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur, periode 2003-2008, Alex Longginus memimpin demo di depan kantor Kejari Sikka. Dalam aksinya, Alex membawa puluhan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
"Kami mendesak agar Kejari Sikka segera memeriksa Bupati Sikka aktif Robby Idong terkait dugaan korupsi dana belanja tidak terduga (BTT) di Kantor BPBD Sikka," kata Alex, dalam orasinya, Jumat (29/7/2022).
Tidak hanya itu, para pendemo juga meminta Kejari Sikka lebih transparan dalam mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp900 juta tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Sikka mengatakan, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Pihaknya sendiri telah memeriksa 13 orang saksi. Kini, pihaknya tengah menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
Lebih jauh, pihaknya meminta dukungan masyarakat agar penanganan dugaan kasus korupsi itu berjalan lancar.
Menanggapi hal itu, para pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjukrasa dan akan menyegel kantor Kejari Sikka, jika tuntutan mereka terhadap transparansi penanganan kasus itu tidak dilakukan.
"Kami mendesak agar Kejari Sikka segera memeriksa Bupati Sikka aktif Robby Idong terkait dugaan korupsi dana belanja tidak terduga (BTT) di Kantor BPBD Sikka," kata Alex, dalam orasinya, Jumat (29/7/2022).
Tidak hanya itu, para pendemo juga meminta Kejari Sikka lebih transparan dalam mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp900 juta tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Sikka mengatakan, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Pihaknya sendiri telah memeriksa 13 orang saksi. Kini, pihaknya tengah menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
Lebih jauh, pihaknya meminta dukungan masyarakat agar penanganan dugaan kasus korupsi itu berjalan lancar.
Menanggapi hal itu, para pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjukrasa dan akan menyegel kantor Kejari Sikka, jika tuntutan mereka terhadap transparansi penanganan kasus itu tidak dilakukan.
(san)
Lihat Juga :
