Kisah Ali Sadikin Melegalkan Judi untuk Membangun Jakarta
Kamis, 04 Agustus 2022 - 11:11 WIB
loading...
Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta periode 1966 - 1977 ini dikenal banyak prestasi dan kontroversinya. Foto DOK SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ali Sadikin , Gubernur DKI Jakarta periode 1966 - 1977 ini dikenal banyak prestasi dan kontroversinya . Salah satunya adalah ketika melegalkan judi untuk membangun Jakarta .
Sebelum menjadi Gubernur, pria yang akrab di sapa Bang Ali ini aktif dalam bidang militer satuan Korps Komando TNI Angkatan Laut dan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Maritim atau disebut juga Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora.
Baca juga : Kisah Ali Sadikin dan Rumitnya Lalu Lintas Jakarta
Ketika Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur, Jakarta dalam kondisi bobrok dengan anggaran yang terbatas. Hal ini memunculkan ide untuk melegalkan perjudian dengan tujuan mendapatkan uang untuk kembali memulihkan kondisi Ibu Kota .
Dilansir dari berbagai sumber, Jakarta pada saat itu penuh dengan masalah. Sekitar 3 juta orang penduduk tinggal di permukiman kumuh. Lebih parah lagi, 60 % anak usia sekolah tidak bersekolah dan pegawai pemerintah yang berjumlah 24.700 orang, rata-rata bergaji rendah.
Sementara itu anggaran Jakarta hanya sebesar Rp266 juta. Anggaran tersebut tidaklah cukup untuk membangun Ibukota yang laik apalagi setara ibu kota negara lain di dunia.
Sebelum menjadi Gubernur, pria yang akrab di sapa Bang Ali ini aktif dalam bidang militer satuan Korps Komando TNI Angkatan Laut dan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Maritim atau disebut juga Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora.
Baca juga : Kisah Ali Sadikin dan Rumitnya Lalu Lintas Jakarta
Ketika Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur, Jakarta dalam kondisi bobrok dengan anggaran yang terbatas. Hal ini memunculkan ide untuk melegalkan perjudian dengan tujuan mendapatkan uang untuk kembali memulihkan kondisi Ibu Kota .
Dilansir dari berbagai sumber, Jakarta pada saat itu penuh dengan masalah. Sekitar 3 juta orang penduduk tinggal di permukiman kumuh. Lebih parah lagi, 60 % anak usia sekolah tidak bersekolah dan pegawai pemerintah yang berjumlah 24.700 orang, rata-rata bergaji rendah.
Sementara itu anggaran Jakarta hanya sebesar Rp266 juta. Anggaran tersebut tidaklah cukup untuk membangun Ibukota yang laik apalagi setara ibu kota negara lain di dunia.
Lihat Juga :
