Pj Gubernur Akmal Bertemu Menteri Sakti, Siap Kembangkan Potensi Perikanan Sulbar
loading...
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
A
A
A
JAKARTA - Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Akmal memaparkan tentang potensi perikanan dan kekayaan laut Sulbar yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kami memaparkan tentang potensi perikanan Sulbar. Kebutuhan nelayan saat ini serta permasalahan yang muncul untuk membuat nelayan di Tanah Mandar lebih sejahtera di masa datang," tutur Akmal Malik.
Dihadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan bahwa kebutuhan nelayan yang jumlahnya sangat besar di Sulbar saat ini adalah dukungan modal dan bantuan dari sisi peralatan tangkap.
"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menghibahkan kapal-kapal sitaan pada nelayan di Sulbar, atau dibantu pengadaan kapal, maka akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan, khusus untuk sektor perikanan tangkap," jelas Akmal Malik.
Di sisi lain, Akmal Malik yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengemukakan, untuk perikanan budi daya perlu dukungan kebijakan utamanya terkait kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan produksi serta dukungan teknologi.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memaparkan pelaksanaan usaha perikanan tangkap di Sulbar, terdapat 18.272 orang nelayan yang mengelola sebanyak 7.897 kapal. Tapi kekuatan kapal tangkap masih tidak maksimal, karena hanya didominasi oleh kapal motor di bawal 0,5 GT atau kapal nelayan menggunakan motor tempel.
"Secara internal, Pemprov Sulbar sudah menyiapkan beberapa rencana, seperti pengadaan kapal penangkap ikan, pengadaan pabrik es, pembangunan cold storage hingga pengembangan budidaya udang," tutur Akmal Malik.
Kendati demikian, dari program itu masih akan dilakukan pula evaluasi terkait prioritas pelaksanaan. Menurut Akmal Malik, pengadaan cold storage belum mendesak diperlukan. Selain karena jumlah hasil tangkapan nelayan tidak signifikan, juga akan berat pada beban biaya listrik yang akan ditanggung dan jika tangkapan nelayan besar pasti pelaku usaha atau pihak ketiga sebagai pengumpul akan membangun cold storage sendiri.
"Untuk kebutuhan di sektor perikanan tangkap, masalah di Sulbar adalah potensi besar tetapi keterbatasan pada peralatan. Kapal nelayan kita kapasitasnya hanya 2GT sampai 10 GT. Bahkan, untuk ukuran 10GT jumlahnya tidak sampai 700-an unit dan yang lebih besar dari itu kebanyakan bukan nelayan asal Sulbar," terang Akmal.
Sementara itu, di bidang perikanan budi daya, OPD terkait dinilai tidak mampu untuk mengkolaborasi program pengembangan budidaya udang yang menjadi program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini.
"Kami memaparkan tentang potensi perikanan Sulbar. Kebutuhan nelayan saat ini serta permasalahan yang muncul untuk membuat nelayan di Tanah Mandar lebih sejahtera di masa datang," tutur Akmal Malik.
Dihadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan bahwa kebutuhan nelayan yang jumlahnya sangat besar di Sulbar saat ini adalah dukungan modal dan bantuan dari sisi peralatan tangkap.
"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menghibahkan kapal-kapal sitaan pada nelayan di Sulbar, atau dibantu pengadaan kapal, maka akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan, khusus untuk sektor perikanan tangkap," jelas Akmal Malik.
Di sisi lain, Akmal Malik yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengemukakan, untuk perikanan budi daya perlu dukungan kebijakan utamanya terkait kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan produksi serta dukungan teknologi.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memaparkan pelaksanaan usaha perikanan tangkap di Sulbar, terdapat 18.272 orang nelayan yang mengelola sebanyak 7.897 kapal. Tapi kekuatan kapal tangkap masih tidak maksimal, karena hanya didominasi oleh kapal motor di bawal 0,5 GT atau kapal nelayan menggunakan motor tempel.
"Secara internal, Pemprov Sulbar sudah menyiapkan beberapa rencana, seperti pengadaan kapal penangkap ikan, pengadaan pabrik es, pembangunan cold storage hingga pengembangan budidaya udang," tutur Akmal Malik.
Kendati demikian, dari program itu masih akan dilakukan pula evaluasi terkait prioritas pelaksanaan. Menurut Akmal Malik, pengadaan cold storage belum mendesak diperlukan. Selain karena jumlah hasil tangkapan nelayan tidak signifikan, juga akan berat pada beban biaya listrik yang akan ditanggung dan jika tangkapan nelayan besar pasti pelaku usaha atau pihak ketiga sebagai pengumpul akan membangun cold storage sendiri.
"Untuk kebutuhan di sektor perikanan tangkap, masalah di Sulbar adalah potensi besar tetapi keterbatasan pada peralatan. Kapal nelayan kita kapasitasnya hanya 2GT sampai 10 GT. Bahkan, untuk ukuran 10GT jumlahnya tidak sampai 700-an unit dan yang lebih besar dari itu kebanyakan bukan nelayan asal Sulbar," terang Akmal.
Sementara itu, di bidang perikanan budi daya, OPD terkait dinilai tidak mampu untuk mengkolaborasi program pengembangan budidaya udang yang menjadi program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini.
Lihat Juga :
