56 Kelurahan di Kota Bandung Jadi Prioritas Penanganan Stunting
Minggu, 31 Juli 2022 - 14:10 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab aksi konvergensi stunting dapat melakukan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat mengalokasi anggaran minimal 5 persen untuk percepatan penurunan stunting untuk OPD, dan 10 persen untuk kewilayahan.
"Para camat agar melaksanakan rembuk stunting ditingkat kecamatan sesuai dengan pedoman. Para camat dan lurah untuk dapat menganggarkan minimal 10 persen dari dana PIPPK untuk pelaksanaan percepatan penurunan Stunting," ujarnya.
Diakuinya, Kota Bandung saat ini belum terbebas dari masalah stunting, masih ada sekitar 7,59 persen atau 7.568 balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis tersebut.
"Jadi meskipun percepatan penanganan stunting cukup baik, ternyata masih ada angka 7,59 persen dari target sasaran 125 ribu balita," ujarnya.
Ia menambahkan, dari hasil analisa situasi kinerja tahun 2021 diketahui bahwa pola asuh dan perilaku masyarakat dalam keluarga masih menjadi faktor utama penyebab stunting di Kota Bandung
"Para camat agar melaksanakan rembuk stunting ditingkat kecamatan sesuai dengan pedoman. Para camat dan lurah untuk dapat menganggarkan minimal 10 persen dari dana PIPPK untuk pelaksanaan percepatan penurunan Stunting," ujarnya.
Diakuinya, Kota Bandung saat ini belum terbebas dari masalah stunting, masih ada sekitar 7,59 persen atau 7.568 balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis tersebut.
"Jadi meskipun percepatan penanganan stunting cukup baik, ternyata masih ada angka 7,59 persen dari target sasaran 125 ribu balita," ujarnya.
Ia menambahkan, dari hasil analisa situasi kinerja tahun 2021 diketahui bahwa pola asuh dan perilaku masyarakat dalam keluarga masih menjadi faktor utama penyebab stunting di Kota Bandung
(msd)
Lihat Juga :
