Wujudkan Kemandirian Pangan, OPD Pemprov Sulbar Wajib Ikut Kelola Lahan Pertanian
Jum'at, 15 Juli 2022 - 19:02 WIB
loading...
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, menargetkan Tanah Mandar sebagai daerah yang mandiri pangan pada tahun 2023. Foto/Dok Pemprov Sulbar
A
A
A
MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat ( Sulbar ), Akmal Malik, mengantisipasi krisis pangan yang tengah mengancam dunia, dengan menargetkan Tanah Mandar sebagai daerah yang mandiri pangan pada tahun 2023. Untuk merealisasikan hal tersebut, Akmal akan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar .
Mulai tahun depan, Akmal mewajibkan setiap OPD mengelola lahan pertanian. Minimal seluas 5 hektare (ha), dimana OPD diminta mengelolanya, dengan menanam tanaman pangan, seperti jagung dan tanaman produktif jangka pendek lainnya tapi bernilai ekonomis.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Terima Penghargaan Penanganan Stunting
"Tahun 2023 mendatang, salah satu fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan. Sulbar mandiri pangan. Sehingga dalam pagu anggaran APBD 2023 belanja ketahanan pangan diarahkan salah satunya untuk pembelian bibit, pupuk serta biaya perawatannya,“ ujar Akmal.
Dia menjelaskan, di tengah perubahan global yang terjadi secara cepat, ancaman resesi ekonomi dan masalah ketersediaan pangan akan menjadi persoalan-persoalan utama yang akan dihadapi tiap pemerintahan.
Merujuk pada kondisi itu, Akmal menegaskan, untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat harus ada kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya.
"Stabilitas di tengah masyarakat, seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah baru bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ini ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh.
"Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dengan ASN-nya mengelola dg menanam jagung misalnya di lahan seluas 5 hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," ungkap Akmal.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Kolaborasi Bangkitkan UMKM di Wisata Karampuang
Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal mulai melakukan sosialisasi kepada semua OPD terkait dengan pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif. Sehingga setiap OPD bisa terlibat aktif.
"Untuk pelaksanaannya, kami mendorong agar semua OPD bisa kreatif. Program di 2023 terkait lahan kelola pertanian bisa jalan tanpa harus membebani APBD. Program ketahanan pangan di tiap OPD bisa jalan, tapi tidak mengganggu fungsi pokok dari tiap perangkat daerah yang ada," pungkas Akmal.
Mulai tahun depan, Akmal mewajibkan setiap OPD mengelola lahan pertanian. Minimal seluas 5 hektare (ha), dimana OPD diminta mengelolanya, dengan menanam tanaman pangan, seperti jagung dan tanaman produktif jangka pendek lainnya tapi bernilai ekonomis.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Terima Penghargaan Penanganan Stunting
"Tahun 2023 mendatang, salah satu fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan. Sulbar mandiri pangan. Sehingga dalam pagu anggaran APBD 2023 belanja ketahanan pangan diarahkan salah satunya untuk pembelian bibit, pupuk serta biaya perawatannya,“ ujar Akmal.
Dia menjelaskan, di tengah perubahan global yang terjadi secara cepat, ancaman resesi ekonomi dan masalah ketersediaan pangan akan menjadi persoalan-persoalan utama yang akan dihadapi tiap pemerintahan.
Merujuk pada kondisi itu, Akmal menegaskan, untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat harus ada kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya.
"Stabilitas di tengah masyarakat, seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah baru bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ini ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh.
"Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dengan ASN-nya mengelola dg menanam jagung misalnya di lahan seluas 5 hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," ungkap Akmal.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Kolaborasi Bangkitkan UMKM di Wisata Karampuang
Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal mulai melakukan sosialisasi kepada semua OPD terkait dengan pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif. Sehingga setiap OPD bisa terlibat aktif.
"Untuk pelaksanaannya, kami mendorong agar semua OPD bisa kreatif. Program di 2023 terkait lahan kelola pertanian bisa jalan tanpa harus membebani APBD. Program ketahanan pangan di tiap OPD bisa jalan, tapi tidak mengganggu fungsi pokok dari tiap perangkat daerah yang ada," pungkas Akmal.
(tri)
Lihat Juga :
