MRP dan Kapolda Papua Ajak Jaga Kerukunan dan Persatuan Bangsa
Jum'at, 26 Juni 2020 - 08:39 WIB
loading...
Anggota Majelis Rakyat Papua Kelompok Kerja (Pokja) Agama, KH. Tony Wanggai menggelar pertemuan bersama tokoh – tokoh agama dan perwakilan tokoh paguyuban di Kota Jayapura. Kamis (25/6/2020). (Foto/SINDOnews/Sandy Gaming)
A
A
A
JAYAPURA - Anggota Majelis Rakyat Papua Kelompok Kerja (Pokja) Agama, KH. Tony Wanggai menggelar pertemuan bersama tokoh – tokoh agama dan perwakilan tokoh paguyuban di Kota Jayapura, Kamis (25/6/2020).
Pertemuan yang diselenggarakan di aula Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura ini adalah masuk dalam program Reses anggota MRP masa sidang II Tahun 2020.
Pertemuan dihadiri Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw; Staf Khusus Presiden Deputi V Bidang Hukum, HAM, Keamanan dan Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Laus Rumayom; Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey; dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura H. Abdul Hafidz Yusuf, serta diikuti tokoh agama, tokoh Lembaga Adat Port Numbay Jayapura serta paguyuban. (BACA JUGA: Beda Peluang Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di Pilkada 2020)
Pertemuan yang membahas semua dinamika yang terjadi di Kota Jayapura, termasuk pasca- putusan 7 terdakwa kasus demo anarkis yang diproses hukum di Kalimantan Timur. Berbagai keluhan dan masukan dari tokoh – tokoh adat, masyarakat dan agama, termasuk paguyuban disampaikan dalam pertemuan itu.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw kepada awak media sesaat setelah acara tersebut mengaku sangat mengapresiasi pertemuan yang membahas semua hal yang tujuannya demi kerukunan umat beragama, dan ketentraman dalam persatuan dan kesatuan bangsa di Papua, terkhusus di Kota Jayapura.
“Forum semacam ini sangat bagus, karena tujuannya itu bagaimana sebagai pemimpin, baik di lingkup paguyuban maupun umat dapat duduk dan kemudian bersinergi membangun komunikasi sekaligus untuk membuat sebuah saran tindak yang konstruktif bagi MRP, Pemda, DPR Papua dan termasuk Kepolisian,” kata dia.
Terlebih, kata Kapolda, dalam kesempatan tersebut juga menghadirkan Staf Khusus Presiden dan Komnas HAM, sehingga keluh kesah maupun masukan bisa disampaikan dan menjadi tindak lanjut kepada lembaga .
“Kami berharap forum-forum seperti ini berlanjut. Jadi kalau mau mencurahkan
ketidakpuasan, atau keluh kesah lain, utamanya kepada kami aparat, ya baiknya diforum seperti ini. Jadi enak, kita bisa bicara baik dan saling melengkapi, sehingga ada masukan yang jelas dan objektif. Kami dukung kegiatan speerti ini, semoga bisa intens,” ucapnya.
Dirinya juga meminta pihak Badan Kesbangpol Provinsi Papua untuk lebih aktif menggunakan kapasitasnya untuk mengakomodir semua tokoh, termasuk membangun komunikasi dan mencari solusi besama atas sebuah permasalahan. (BACA JUGA: 97 Taruna-Taruni Angkatan Laut Lulus Pendidikan di AAL)
“Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan jika kita mau duduk bersama – sama. Saya ingatkan bahwa kita adalah saudara,”ucapnya.
Sementara Anggota MRP Pokja Agama, H. Tony Wanggai, mengaku jika dipilihnya Kota Jayapura untuk melakuikan reses atas persoalan perkembangan dinamika yang terjadi, terkhusus pasca rusuh Agustus 2019 lalu.
“Kami coba menerima semua keluhan warga. Ketika demo anarkis itu semua menjadi korban, dan sampai saat ini belum ada kompensasi kepada pemerintah. Nantinya akan ada rekomendasi dan masukan dari MRP kepada pemerintah untukl segera melakukan rekonsiliasi dengan pemnguatan Forum Kebangsaan yang ada di Kesbanpol, karena saat ini kita lihat tidak berjalan,”katanya.
Sehingga harapannya, kata Tony, dengan adanya forum Kesangpol tersebut, akan terjkadi komunikasi dan mampu mengetahui adanya persoalan yang terjadi.
“Dengan komunikasi maka kita akan bisa merumuskan masalah dan penyelesaian. Jadi harus ada forom yang bisa menampung keluhan masyarakat. Harus segera ada formula sehingga kita bisa melakukan penyelesaian atau rekonsisliasi atas permasalahn lalu. Karena kalau tidak saya khawatir ini akan menjadi masalah lagi,” pungkasnya.
Pertemuan yang diselenggarakan di aula Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura ini adalah masuk dalam program Reses anggota MRP masa sidang II Tahun 2020.
Pertemuan dihadiri Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw; Staf Khusus Presiden Deputi V Bidang Hukum, HAM, Keamanan dan Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Laus Rumayom; Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey; dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura H. Abdul Hafidz Yusuf, serta diikuti tokoh agama, tokoh Lembaga Adat Port Numbay Jayapura serta paguyuban. (BACA JUGA: Beda Peluang Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di Pilkada 2020)
Pertemuan yang membahas semua dinamika yang terjadi di Kota Jayapura, termasuk pasca- putusan 7 terdakwa kasus demo anarkis yang diproses hukum di Kalimantan Timur. Berbagai keluhan dan masukan dari tokoh – tokoh adat, masyarakat dan agama, termasuk paguyuban disampaikan dalam pertemuan itu.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw kepada awak media sesaat setelah acara tersebut mengaku sangat mengapresiasi pertemuan yang membahas semua hal yang tujuannya demi kerukunan umat beragama, dan ketentraman dalam persatuan dan kesatuan bangsa di Papua, terkhusus di Kota Jayapura.
“Forum semacam ini sangat bagus, karena tujuannya itu bagaimana sebagai pemimpin, baik di lingkup paguyuban maupun umat dapat duduk dan kemudian bersinergi membangun komunikasi sekaligus untuk membuat sebuah saran tindak yang konstruktif bagi MRP, Pemda, DPR Papua dan termasuk Kepolisian,” kata dia.
Terlebih, kata Kapolda, dalam kesempatan tersebut juga menghadirkan Staf Khusus Presiden dan Komnas HAM, sehingga keluh kesah maupun masukan bisa disampaikan dan menjadi tindak lanjut kepada lembaga .
“Kami berharap forum-forum seperti ini berlanjut. Jadi kalau mau mencurahkan
ketidakpuasan, atau keluh kesah lain, utamanya kepada kami aparat, ya baiknya diforum seperti ini. Jadi enak, kita bisa bicara baik dan saling melengkapi, sehingga ada masukan yang jelas dan objektif. Kami dukung kegiatan speerti ini, semoga bisa intens,” ucapnya.
Dirinya juga meminta pihak Badan Kesbangpol Provinsi Papua untuk lebih aktif menggunakan kapasitasnya untuk mengakomodir semua tokoh, termasuk membangun komunikasi dan mencari solusi besama atas sebuah permasalahan. (BACA JUGA: 97 Taruna-Taruni Angkatan Laut Lulus Pendidikan di AAL)
“Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan jika kita mau duduk bersama – sama. Saya ingatkan bahwa kita adalah saudara,”ucapnya.
Sementara Anggota MRP Pokja Agama, H. Tony Wanggai, mengaku jika dipilihnya Kota Jayapura untuk melakuikan reses atas persoalan perkembangan dinamika yang terjadi, terkhusus pasca rusuh Agustus 2019 lalu.
“Kami coba menerima semua keluhan warga. Ketika demo anarkis itu semua menjadi korban, dan sampai saat ini belum ada kompensasi kepada pemerintah. Nantinya akan ada rekomendasi dan masukan dari MRP kepada pemerintah untukl segera melakukan rekonsiliasi dengan pemnguatan Forum Kebangsaan yang ada di Kesbanpol, karena saat ini kita lihat tidak berjalan,”katanya.
Sehingga harapannya, kata Tony, dengan adanya forum Kesangpol tersebut, akan terjkadi komunikasi dan mampu mengetahui adanya persoalan yang terjadi.
“Dengan komunikasi maka kita akan bisa merumuskan masalah dan penyelesaian. Jadi harus ada forom yang bisa menampung keluhan masyarakat. Harus segera ada formula sehingga kita bisa melakukan penyelesaian atau rekonsisliasi atas permasalahn lalu. Karena kalau tidak saya khawatir ini akan menjadi masalah lagi,” pungkasnya.
(vit)
Lihat Juga :
