Untuk Keamanan, Petugas Pilkada Dilengkapi APD Cegah Penularan Covid-19
Kamis, 25 Juni 2020 - 15:32 WIB
loading...
Di Ruang Rapat Utama Gedung Graha Fitrah, Rabu (24/06/20), Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, mengikuti rakor via video conference bersama Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
A
A
A
TALIWANG - Bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung Graha Fitrah, Rabu pagi (24/06/20), Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, mengikuti rapat koordinasi via video conference bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, mendampingi Wakil Bupati, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Umum dan sejumlah Kepala OPD.
Dalam rapat tersebut Mendagri meminta dukungan dari Kepala Daerah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Yakni merealisasikan sisa anggaran dari dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu. Termasuk kepada aparat pengamanan yakni Polri dan TNI. ‘’Kita harus berada pada perspektif yang sama, menyukseskan agenda politik nasional yakni Pilkada serentak. Mohon Kepala Daerah untuk mendukung tugas penyelenggara Pilkada dan pengamanan dengan mencairkan sisa hibah daerah untuk Pilkada di daerahnya masing-masing,” kata Tito kepada 9 Gubernur dan 224 Bupati/Wakil Bupati dan 37 Wali Kota yang mengikuti vidcon.
Pencairan sisa dana hibah Pilkada itu penting untuk kepentingan pelaksanaan 10 tahapan lanjutan Pilkada serentak. Utamanya adalah untuk pembelian alat pelindung diri dari petugas penyelenggara pemilu. Sebab 10 tahapan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Untuk memberikan keamanan dan menekan penularan Covid-19, maka sudah mutlak dibutuhkan alat pelindung diri, maker dan lain sebagainya bagi petugas yang akan door to door memuktahirkan data pemilih dan tahapan lainnya.
Mendagri dalam kesempatan tersebut menyebut secara umum provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi NPHD-nya sudah baik, termasuk yang masih kurang. Di Provinsi NTB, KSB pun disebut Mendagri sudah cukup baik, karena anggaran hibah yang dicairkan untuk KPU, Bawaslu dan Polri cukup tinggi, yakni untuk KPU 39,26 persen dari anggaran Pilkada sebesar Rp13,50 miliar lebih. Untuk Bawaslu 40 persen dari porsi Rp5,92 miliar dan 22,22 persen dari Rp4,50 miliar untuk dana pengamanan.(prokopim/VI/2020)
Dalam rapat tersebut Mendagri meminta dukungan dari Kepala Daerah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Yakni merealisasikan sisa anggaran dari dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu. Termasuk kepada aparat pengamanan yakni Polri dan TNI. ‘’Kita harus berada pada perspektif yang sama, menyukseskan agenda politik nasional yakni Pilkada serentak. Mohon Kepala Daerah untuk mendukung tugas penyelenggara Pilkada dan pengamanan dengan mencairkan sisa hibah daerah untuk Pilkada di daerahnya masing-masing,” kata Tito kepada 9 Gubernur dan 224 Bupati/Wakil Bupati dan 37 Wali Kota yang mengikuti vidcon.
Pencairan sisa dana hibah Pilkada itu penting untuk kepentingan pelaksanaan 10 tahapan lanjutan Pilkada serentak. Utamanya adalah untuk pembelian alat pelindung diri dari petugas penyelenggara pemilu. Sebab 10 tahapan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Untuk memberikan keamanan dan menekan penularan Covid-19, maka sudah mutlak dibutuhkan alat pelindung diri, maker dan lain sebagainya bagi petugas yang akan door to door memuktahirkan data pemilih dan tahapan lainnya.
Mendagri dalam kesempatan tersebut menyebut secara umum provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi NPHD-nya sudah baik, termasuk yang masih kurang. Di Provinsi NTB, KSB pun disebut Mendagri sudah cukup baik, karena anggaran hibah yang dicairkan untuk KPU, Bawaslu dan Polri cukup tinggi, yakni untuk KPU 39,26 persen dari anggaran Pilkada sebesar Rp13,50 miliar lebih. Untuk Bawaslu 40 persen dari porsi Rp5,92 miliar dan 22,22 persen dari Rp4,50 miliar untuk dana pengamanan.(prokopim/VI/2020)
(alf)
