Morowali Langganan Banjir, Jubir Perindo: Awasi Pertambangan dan Pulihkan Ekologi
Rabu, 29 Juni 2022 - 23:20 WIB
loading...
Juru Biacara Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MOROWALI - Beberapa desa di Kabupaten Morowali , Sulawesi Tengah menjadi langganan banjir tatkala hujan deras melanda. Terbaru, pada 26 Juli lalu banjir melanda Desa Fatufia dan Bahomakur, Kecamatan Bahodopi.
Juru Bicara Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng mengatakan, banjir yang melanda kawasan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu terdapat 500 kk yang terdampak, ada 350 kk diantaranya harus mengungsi ketempat yang aman.
Baca juga: Banjir Terjang Morowali Utara, Warga Terpaksa Dievakuasi Gunakan Rakit
Dia menyatakan, banjir makin sering terjadi setelah maraknya aktivitas tambang di daerah tersebut. "Semenjak aktivitas pertambangan massif terjadi, bencana banjir terus berulang,” katanya.
Yusuf membeberkan, pada Juni 2019, banjir pernah terjadi dan memakan satu korban nyawa hilang karena terseret arus dan empat jembatan permanen ambruk, pada 15 Juni 2020 juga terjadi banjir.
“Dan pada 23 April 2022 kembali terjadi banjir yang merendam ratusan rumah warga Desa Bahomakmur," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (29/6/2022).
Yusuf melanjutkan, banjir juga terjadi pada Juni 2019 lalu. Waktu itu, banjir menyeret banyak kayu gelondongan dan belakangan diketahui ternyata terjadi aktifitas illegal logging dilokasi tambang.
Dengan rentetan banjir tersebut, ia menyimpulkan banjir tidak lepas dari meningkatnya kegiatan tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.
Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Morowali Utara Luncurkan 2 Program Pro Rakyat
Untuk mengatasi permasalahan ini, ia menyatakan bukan dengan menutup kegiatan tambang yang dimaksud. Melainkan harus ada usaha serius dari perusahaan pertambangan dan Pemerintah Daerah melakukan penanganan dan pencegahan banjir pada daerah lingkar tambang.
"Harus ada upaya menormalisasi sungai dan pemulihan ekologi pada daerah rawan longsor dan sepanjang sungai," ujar Yusuf.
Dia pun menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Morowali harus berani melakukan pengawasan ketat dan audit lingkungan secara reguler terhadap aktivitas pertambangan sesuai amanat Permen LH 2013.
“Aktivitas pertambangan tidak boleh abai menjalankan standar pengelolaan lingkungan secara konsisten," tegasnya
Juru Bicara Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng mengatakan, banjir yang melanda kawasan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu terdapat 500 kk yang terdampak, ada 350 kk diantaranya harus mengungsi ketempat yang aman.
Baca juga: Banjir Terjang Morowali Utara, Warga Terpaksa Dievakuasi Gunakan Rakit
Dia menyatakan, banjir makin sering terjadi setelah maraknya aktivitas tambang di daerah tersebut. "Semenjak aktivitas pertambangan massif terjadi, bencana banjir terus berulang,” katanya.
Yusuf membeberkan, pada Juni 2019, banjir pernah terjadi dan memakan satu korban nyawa hilang karena terseret arus dan empat jembatan permanen ambruk, pada 15 Juni 2020 juga terjadi banjir.
“Dan pada 23 April 2022 kembali terjadi banjir yang merendam ratusan rumah warga Desa Bahomakmur," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (29/6/2022).
Yusuf melanjutkan, banjir juga terjadi pada Juni 2019 lalu. Waktu itu, banjir menyeret banyak kayu gelondongan dan belakangan diketahui ternyata terjadi aktifitas illegal logging dilokasi tambang.
Dengan rentetan banjir tersebut, ia menyimpulkan banjir tidak lepas dari meningkatnya kegiatan tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.
Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Morowali Utara Luncurkan 2 Program Pro Rakyat
Untuk mengatasi permasalahan ini, ia menyatakan bukan dengan menutup kegiatan tambang yang dimaksud. Melainkan harus ada usaha serius dari perusahaan pertambangan dan Pemerintah Daerah melakukan penanganan dan pencegahan banjir pada daerah lingkar tambang.
"Harus ada upaya menormalisasi sungai dan pemulihan ekologi pada daerah rawan longsor dan sepanjang sungai," ujar Yusuf.
Dia pun menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Morowali harus berani melakukan pengawasan ketat dan audit lingkungan secara reguler terhadap aktivitas pertambangan sesuai amanat Permen LH 2013.
“Aktivitas pertambangan tidak boleh abai menjalankan standar pengelolaan lingkungan secara konsisten," tegasnya
(nic)
Lihat Juga :
