Ratusan Buruh Geruduk Kompleks Perumahan Pejabat PT Pertamina
loading...
Demo buruh di kompleks perumahan pejabat PT Pertamina. Foto: Toiskandar/SINDOnews
A
A
A
INDRAMAYU - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gasbumi FSBMIGAS-Kasbi Indramayu, menggelar aksi unjukrasa di depan kompleks perumahan pejabat PT Pertamina, Balongan, Kabupaten Indramayu.
Dalam aksinya, massa memaksa masuk dengan mendorong pagar gerbang masuk ke dalam wilayah perumahan.
Aksi para buruh ini merupakan lanjutan, setelah tidak adanya kepastian jadwal Bipartit untuk menentukan kenaikan upah para buruh dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit VI Balongan.
Koordinator Aksi Buruh, Hadi Haris Kiandy mengatakan, buruh ingin upah mereka ditentukan secara Bipartit, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90A UU Cipta Kerja, di mana nominal kenaikan upah mesti diatur bersama.
"Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90A UU Cipta Kerja, di mana nominal kenaikan upah diatur berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan buruh," katanya, Selasa (28/6/2022).
Dalam aksinya, massa buruh juga menolak kebijakan penghapusan santunan pekerja Migas di area Pertamina pada tahun 2023. Mereka juga menuntut dibayarkan uang kompensasi yang diatur PP Nomor 35 tahun 2021.
"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melanjutkan aksi dengan mogok kerja dan mendirikan tenda di depan perumahan pejabat Pertamina ini," pungkasnya.
Lihat Juga: 11 Perwakilan Kampus dari Sumatera hingga Papua Deklarasi Dukungan Program DEB SoBI di Yogyakarta
Dalam aksinya, massa memaksa masuk dengan mendorong pagar gerbang masuk ke dalam wilayah perumahan.
Aksi para buruh ini merupakan lanjutan, setelah tidak adanya kepastian jadwal Bipartit untuk menentukan kenaikan upah para buruh dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit VI Balongan.
Koordinator Aksi Buruh, Hadi Haris Kiandy mengatakan, buruh ingin upah mereka ditentukan secara Bipartit, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90A UU Cipta Kerja, di mana nominal kenaikan upah mesti diatur bersama.
"Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90A UU Cipta Kerja, di mana nominal kenaikan upah diatur berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan buruh," katanya, Selasa (28/6/2022).
Dalam aksinya, massa buruh juga menolak kebijakan penghapusan santunan pekerja Migas di area Pertamina pada tahun 2023. Mereka juga menuntut dibayarkan uang kompensasi yang diatur PP Nomor 35 tahun 2021.
"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melanjutkan aksi dengan mogok kerja dan mendirikan tenda di depan perumahan pejabat Pertamina ini," pungkasnya.
Lihat Juga: 11 Perwakilan Kampus dari Sumatera hingga Papua Deklarasi Dukungan Program DEB SoBI di Yogyakarta
(san)
Explore More