Letjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin Dilantik Jadi Deputi, Mendagri Ingatkan Tugas BNPP

Ia menuturkan idealnya setiap orang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia terkontrol. Namun, saat ini Indonesia baru memiliki delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh BNPP.



Kepala BNPP meminta jajarannya untuk mengawasi dan mencari solusi adanya perlintasan-perlintasan tradisional yang tidak resmi. Fakta di lapangan, masih banyak ribuan jalan-jalan tikus yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, dari human trafficking hingga penyelundupan barang-barang ilegal.

"Tantangan yang lain di wilayah-wilayah ini, suplai logistik kepada masyarakat kita di daerah perbatasan karena akses sulit. Oleh karena itu mereka saudara-saudara kita ini menjadi tergantung dari suplai atau belanja di negara sebelah. Ini akan berpengaruh kepada masalah nasionalisme," katanya.

Pembangunan 10 PLBN di perbatasan negara saat ini masih terus dilanjutkan, Menteri Tito berharap jajarannya dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar dapat mempercepat penyelesaian pembangunannya. Selain itu jajaran BNPP juga diminta untuk menyiapkan planning, sistem, management untuk mengelola 10 PLBN tersebut.

Menteri Tito juga tidak lupa mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin zona pendukung PLBN dikembangkan menjadi sentra industri yang dapat menghasilkan produk untuk diekspor ke negara tetangga.

Yang ketiga adalah mengembangkan daerah perbatasan agar sesuai dengan konsep dan visi Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran yang bertujuan dua hal. Yang pertama untuk pemerataan pembangunan dan yang kedua adalah untuk memperkuat sistem pertahanan kita ketika daerah-daerah itu berkembang maju.

"Kita harapkan dengan pembangunan perbatasan ini daerah-daerah di perbatasan dapat berkembang, ada pemerataan, ada Negara hadir di sana," pungkasnya. CM